Unduh Aplikasi

Terkait Kasus Pemukulan Bupati Ramli, Komnas HAM Aceh Surati Kapolda

Terkait Kasus Pemukulan Bupati Ramli, Komnas HAM Aceh Surati Kapolda
Surat Komnas Ham Perwakilan Aceh. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh meminta klarifikasi ke Polda Aceh terkait perkembangan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Zahidin alias Tengku Jenggot oleh Bupati Aceh Barat, Ramli MS.

Permintaan klarifikasi tersebut disampaikan Komnas HAM Aceh melalui surat bernomor 601/PMT 3.5.1/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang ditujukan kepada Kapolda Aceh.

Kepala Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama membenarkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut ke Polda Aceh.

Tetapi, Sepriady belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena kasus tersebut sedang dalam proses penanganan di kepolisian.

"Benar (meminta klarifikasi). Karena kasus tersebut sedang berproses, saya tidak dapat memberi keterangan," kata Sepriady Utama saat dikonfirmasi AJNN, Sabtu (25/7).

Dalam surat permintaan klarifikasinya, Sepriady Utama menyampaikan perihal terjadinya kasus dugaan penganiayaan terhadap Tengku Janggot itu, mulai dari waktu peristiwa, pelaporan ke Polres Aceh Barat hingga diambil alih Polda Aceh.

Baca: Kasus Bupati Ramli, Kuasa Hukum Tgk Janggot Minta Perkembangan Penyidikan ke Polda Aceh

Namun, hingga pengaduan disampaikan ke Komnas Aceh, Polda Aceh belum juga melakukan pemeriksaan terhadap Ramli MS selaku terlapor.

Sehingga, kuasa hukum pengadu menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan menyebabkan kliennya tidak memperoleh kepastian hukum.

Menindaklanjuti hal itu, tulis Sepriady, Komnas HAM berkewajiban untuk meminta penjelasan klarifikasi secara tertulis tentang kebenaran materi aduan serta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Maupun posisi kasus beserta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindaklanjuti laporan pengadu," tulis Sepriady.

Pada poin terakhir surat tersebut, Komnas HAM Aceh meminta penjelasan secara tertulis hendaknya dapat dikirimkan 30 hari kerja setelah surat diterima guna mempermudah pihaknya memeriksa pengaduan ini.

Surat Komnas HAM Aceh yang ditujukan ke Kapolda Aceh terkait permintaan klarifikasi perkembangan kasus Tengku Janggot dengan Bupati Ramli MS. Foto: Ist

Komentar

Loading...