Unduh Aplikasi

Terkait Kadi Liar di Aceh Barat, Polisi Belum Terima Laporan Resmi

Terkait Kadi Liar di Aceh Barat, Polisi Belum Terima Laporan Resmi
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Kepolisian Sektor (Polsek) Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat mengaku belum menerima laporan resmi terhadap salah seorang kadi (penghulu) liar oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat atas dugaan tindak pidana lantaran telah menikahkan seorang warga Desa Penia, Kecamatan Kaway XVI yang berlangsung di Desa Pasie Teungoh, dan dinilai telah melanggar Pasal 6,7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kepala Polres Aceh Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Raden Bobby Aria Prakasa, SIK melalui Kepala Unit Reserse Dan Kriminal, Polsek Kaway XVI, Brigadir Polisi Kepala Limocty Resdianto, mengatakan kedatangan anggota Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat bersama Keuchik Penia dan Pasie Teungoh dan sejumlah masyarakat tidak membuat laporan, namun baru sebatas konsultasi.

Dikatakannya, saat itu kedatangan mereka hanya untuk menyerahkan surat keterangan nikah pasangan Mawardi dan Nurmala, yang berlangsung di rumah salah seorang Kadus Desa Pasie Teungoh yakni Yusmadi.

Penyerahan surat perjanjian nikah tersebut tidak bersifat laporan, namun saat dikonfirmasi kembali kepada Kepala Desa Pasie Teungoh, pihaknya keberatan lantaran pernikahan yang dilangsungan di desanya itu tanpa sepengetahuan sang kepala Desa.

"Kemarin saya tidak ada di kantor, pas jumpa kepala desa saya tanya apa masalahnya, lalu apa tuntutannya, dan diberitahukan sama keuchik kalau mereka tidak diberitahukan masalah pernikahan tersebut. Kalau itu masalahnya kan persoalan desa yang dapat diselesaikan di desa," kata Limochty, saat dihubungi melalui telepon selularnya.

Baca: Kadi Liar di Aceh Barat Dilapor ke Polisi

Menurut Limochty, setelah dilakukan klarifikasi kepada perangkat Desa Pasie Teungoh terkait tidak adanya pemberitahuan kepada perangkat desa dalam melangsungkan pernikahan, maka tidak memiliki landasan hukum pidana.

"Kami kemudian menyarankan kepada para perangkat desa untuk melakukan musyawarah bersama dan menyelesaikannya secara hukum adat dengan melibatkan perangkat Desa Penia, jika memang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, apalagi keduanya bukan warga desa setempat," ujarnya.

Terkait persoalan itu, kata dia, pihaknya tidak bisa mencampuri lebih dalam karena sanksi adat merupakan kewenangan wilayah desa.

Ia menambahkan kalau pihaknya juga belum mengeluarkan Surat Keterangan Bukti Lapor (STBL) pasca-kedatangan pihak KUA setempat bersama kedua kepala desa itu. Pasalnya kedatangan mereka ke Polsek setempat hanya berupa pengaduan secara lisan.

"Jadi memang kemarin kedatangan mereka KUA dan perangkat desa dua desa itu laporannya satu paket. Tapi masalah dugaan tindak pidana kadi liar yang dimaksud belum ada dilaporkan. Karena klarifikasi kami dari desa hanya sebatas tuntutan tersebut. Kalau dari KUA kami juga belum jumpa. Saat saya tanya ke SPK (Sentra Pelayanan Khusus) juga bilang tidak ada laporan, mereka hanya sebatas mengadu secara lisan," ucapnya.

Memang secara informasi yang diperoleh, jika wanita yang dinikahi oleh Mawardi tersebut masih berstatus istri sah orang lain dan ini bisa saja masuk dalam dugaan tindak pidana, namun mengingat hal tersebut merupakan delik aduan sehingga belum bisa ditindak lanjuti.

"Untuk tindakan menikahi istri orang lain, akan kami tindaklanjuti jika suami dari Nurmala menyampaikan laporan kepada kami," ujarnya.

Komentar

Loading...