Unduh Aplikasi

Terkait BLT Dana Desa, Pemkab Aceh Utara Minta Keuchik Pedomani Surat Mendes

Terkait BLT Dana Desa, Pemkab Aceh Utara Minta Keuchik Pedomani Surat Mendes
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh meminta para keuchik dan aparatur gampong untuk mempedomani surat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), terkait dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari dana desa untuk keluarga miskin terdampak wabah virus corona Covid-19 di gampong setempat masing-masing. 

Kabag Humas Aceh Utara, Andre Prayuda menyebutkan surat dari Mendes PDTT bernomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 sudah cukup jelas memaparkan tentang tata cara penggunaan dana desa untuk penyaluran BLT dimaksud. 

“Pemkab Aceh Utara juga telah meneruskan surat Mendes tersebut kepada para camat untuk selanjutnya disampaikan kepada keuchik masing-masing desa,” kata Andre Prayuda, Jumat (17/4).

Ia mengatakan dalam surat Mendes PDTT dijelaskan dengan rinci tentang tata cara pendataan warga terdampak serta mekanisme pengalokasian dana desa, mekanisme penyaluran, jangka waktu dan besaran bantuan untuk setiap keluarga miskin, hingga proses monitoring dan evaluasi. 

“Aturanya sudah jelas disebutkan. Untuk itu kami minta agar surat Mendes PDTT dipedomani dengan baik dan benar, agar penyaluran BLT tersebut tepat sasaran dan tidak bermasalah di lapangan nantinya,” tegasnya.

Baca: Keluarga Miskin Terdampak Covid-19 di Pidie Terima Uang Rp 600 Ribu Per Bulan

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kalau sebelumnya Pemkab Aceh Utara telah mengirim surat kepada Mendes PDTT memohon petunjuk agar dana desa dapat digunakan untuk bantuan kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Aceh Utara.

Berdasarkan permohonan itu, Mendes PDTT mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan kepala desa yang membolehkan penggunaan dana desa untuk BLT bagi keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menyangkut hal tersebut, kata Andre, bupati juga mengingatkan hendaknya pendataan terhadap keluarga miskin penerima BLT dana desa benar-benar mempedomani petunjuk sesuai surat Mendes PDTT yang ada di tangan kepala desa masing-masing gampong.

"Keluarga miskin yang dimaksud adalah yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Ini sangat penting dipedomani, supaya tidak terjadi tumpang tindih atau terjadi komplain pada saat penyaluran bantuan,” jelasnya.

Supaya penyaluran BLT dana desa terlaksana dengan baik, kata Andre, bupati meminta aparatur gampong bekerja maksimal dengan mengedepankan musyawarah gampong. Libatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau Tuha Peut gampong sebagai petugas monitoring dan evaluasi.

"Bupati mengharapkan adanya kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang terbuka di antara semua aparatur dan tokoh-tokoh gampong agar penyaluran BLT dana desa ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Komentar

Loading...