Unduh Aplikasi

Terkait Anggaran Pilkada, Ketua KIP Aceh: Sampai Hari Ini Kami Belum Tahu

Terkait Anggaran Pilkada, Ketua KIP Aceh: Sampai Hari Ini Kami Belum Tahu
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2022 yang hingga saat ini belum ada keputusan yang pasti. Bahkan untuk anggaran Pilkada Aceh tahun 2022 diduga juga belum masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Samsul Bahri saat dikonfirmasi AJNN mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dipanggil oleh pemerintah terkait pembahasan anggaran Pilkada 2022.

Padahal, kata Samsul, KIP Aceh sudah mengajukan ke Pemerintah Aceh lima bulan lalu. Namun hingga saat ini, KIP Aceh tidak pernah tahu bagaimana perkembangan anggaran yang diajukan itu.

"Sampai hari ini kami tidak pernah tahu. Karena kami tidak pernah dipanggil untuk membahasnya," kata Samsul di Banda Aceh, Rabu (9/8).

Namun, kata Samsul, menurut informasi yang dibaca di surat kabar, anggaran untuk proses Pilkada 2022 itu sudah masuk dalam Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Yang kami dengar anggaran itu sudah ada di BTT. Tapi kami belum tahu berapa jumlah yang diberikan," ungkapnya.

Baca: KIP: Bisa Jadi Pilkada Aceh 2024

Terkait Pilkada 2022 ini, KIP Aceh sendiri mengusulkan sebanyak Rp214 miliar, usulan itu sudah masuk dalam tiga kabupatan kota yang ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Meski, ia menyayangkan sikap Pemerintah Aceh yang tidak mengundang KIP Aceh untuk membahas anggaran Pilkada 2022.

"Kalau memang sepakat seharusnya kami diundang. Berapa sih yang dibutuhkan KIP Aceh untuk 2021-2022. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah dipanggil untuk membahas. Kami hanya baca di surat kabar saja," jelas Samsul.

Menjawab hal tersebut, AJNN mengkonfirmasi Kepala Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda Aceh, Syakir. Ia mengatakan pada prinsipnya, aturan penganggaran pilkada akan mengikuti kegiatan, apabila Pilkada sudah berjalan.

"Pemda wajib mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. dan itu diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2019," tulis Syakir melalui pesan WhatshApp, Selasa (8/12).

|INDRA WIJAYA

Komentar

Loading...