Unduh Aplikasi

Terjerat Lubang Keramba Sabang

Terjerat Lubang Keramba Sabang
Ilustrasi: ZooBorns

KEJAKSAAN Tinggi Aceh memasukkan proyek keramba jaring apung di lepas pantai Sabang sebagai salah satu target pemeriksaan. Kejaksaan memeriksa Direktur Jenderal Budidaya Perikanan di Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Slamet Soebjakto, selalu Kuasa Pengguna Anggaran, serta bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan Ditjen Budidaya Perikanan, Nurlaela.

Saat ini, keduanya masih berstatus sebagai saksi dalam proyek yang dilaksanakan pada 2017 itu. Selain mereka, kejaksaan juga memeriksa anggota tim pelaksana pengadaan percontohan budidaya laut lepas pantai pada KKP RI dan karyawan PT Surveyor Indonesia, Airien Aswari, serta beberapa orang lain dalam kapasitas sebagai saksi.

Di Aceh, uang yang dikucurkan untuk proyek ini mencapai Rp 40 miliar. Ini merupakan bagian dari proyek nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total anggaran mencapai Rp 131 miliar lebih.

Sejatinya, proyek ini telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK). Lembaga nirlaba itu menilai proyek ini sarat kolusi, korupsi dan nepotisme. Apalagi, keramba jaring apung yang dibeli di Norwegia itu ternyata rusak. Akibatnya, negara diperkirakan merugi sebesar Rp 131 miliar.

Proyek ini juga dibuat hanya untuk menyenangkan Presiden Joko Widodo. Saat diresmikan oleh Jokowi di Pangandaran, Jawa Barat, hanya satu keramba yang diisi. Padahal, di masing-masing lubang keramba, yang terdiri dari delapan lubang, diisi 100 ribu ekor ikan. Jumlahnya pun tak mencapai 100 ribu ekor.

Keramba yang didatangkan dari luar negeri ini jelas tak cocok dengan kondisi perairan Indonesia. Di Pangandaran, sebagian besar ikan mati. Yang lebih mengenaskan lagi, negara seharusnya bisa menghemat uang lebih banyak jika memesan keramba di dalam negeri. Karena harga keramba yang dipesan di Norwegia itu tiga kali lipat lebih mahal ketimbang produksi lokal.

Pejabat di kementerian yang dipimpin oleh Menteri Susi Pujidjiastuti itu merencanakan proyek ini menjadi lebih mahal dan berisiko. Sumber bibit didatangkan dari lokasi berjauhan dengan keramba. Logistik panen dan pascapanen juga menjadi lebih tinggi karena jauh dari unit pengelolaan ikan. Padahal jika dibuat di satu lokasi, semua menjadi lebih murah.

Keseriusan kejaksaan mengungkap tuntas kasus ini dan menyeret para pelaku dugaan korupsi ke meja hijau tentu sangat diharapkan. Pengungkapan kasus ini juga bisa menjadi pintu masuk dalam memeriksa banyak proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbengkalai. Karena sebenarnya, kejaksaan juga bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi, bukan hanya KPK.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...