Unduh Aplikasi

Terdampak Aktivitas Perusahaan Batu Bara, Warga Nagan Raya Lapor ke Komnas HAM

Terdampak Aktivitas Perusahaan Batu Bara, Warga Nagan Raya Lapor ke Komnas HAM
Ilustrasi. Foto: Ist

BANDA ACEH - Perwakilan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat bersama sejumlah masyarakat Aceh Barat dan Nagan Raya melaporkan kondisi pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan di daerah tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Aceh, Senin (1/7).

"Kita membuat pengaduan terkait pencemaran lingkungan hidup dan permukiman warga ke Komnas HAM Aceh," kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Saputra saat bertemu dengan Komnas HAM Aceh.

"Tetapi kondisinya, sampai hari ini dari total 26 KK di desa Peunaga Cut Ujong, baru 12 KK yang telah dibayar ganti rugi, sedangkan 14 KK lagi belum dibayarkan karena belum ada keputusan harga bersama," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan tokoh Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo Aceh Barat, Baharuddin, dia menuturkan bahwa Pemerintah Aceh Barat sampai saat ini belum mengambil tindakan apapun guna mendorong atau melakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi yang disuarakan warga.

"Penyelesaian yang komprehensif serta mengingatkan para pihak yang dianggap telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan tidak dilaksanakan pemerintah," tuturnya.

Karena itu, lanjut Baharuddin, warga meminta agar menghentikan sementara proses produksi atau aktivitas pertambangan sampai adanya kesepakatan dan solusi penyelesaian masalah keberadaan stockpile di area yang dekat dengan permukiman penduduk.

Dalam kesempatan itu, Kepala Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama berjanji akan mempertanyakan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan kepada PLTU, serta ke Pemerintah Aceh Barat, Nagan Raya maupun Pemerintah Aceh.

"Kita akan bertanya, kenapa ini tidak dilaksanakan, dan kita memantau surat rekomendasi telah disampaikan baik kepada perusahaan maupun pemerintah," tandasnya kepada warga.

Tak hanya itu, tambah Sepriady, Komnas HAM Aceh saat ini juga sedang melakukan monitoring terhadap aktivitas penggalian PLTU 3 dan 4 Nagan Raya tersebut. Mereka mendorong agar proses ganti rugi kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara sempurna.

"PLTU 3 dan 4 itu kita monitor, mendorong proses ganti rugi ituu berjalan dengan baik," sebutnya.

Selain ke Komnas HAM Aceh, masyarakat juga menyambangi Komisi II DPR Aceh untuk melaporkan secara resmi data dan fakta lapangan terkait pencemaran debu batu bara serta lingkungan hidup oleh perusahaan yang beroperasi di daerah mereka.

"Kita menuntut dibentuknya Pansus penyelesaian kasus lingkungan hidup dan kemudian memanggil para pihak yang bertanggung jawab akan peristiwa tersebut," pungkas Edy Saputra.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...