Unduh Aplikasi

Terdakwa Kasus PNPM Simeulue, Keberatan Tuntutan JPU

BANDA ACEH – Helman Amin terdakwa kasus dugaan korupsi dana Simpan Pinjam Pedesaan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dialamatkan padanya.

Hal itu disampaikan Helman usai menjalani sidang, Jumat (23/10) di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Sebelumnya, Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue sepanjang tahun 2008 -2012 melalui UPK mendapat alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) senilai Rp.61.320.521.000. Namun setelah diaudit oleh BPKP pada 2014, dana tersebut tidak tercatat sebanyak Rp. 1.227.056.813.

“Yang menjadi keberatan saya, dikatakan bahwa saya diindikasikan korupsi 1,2 milyar, kenapa itu dibebankan kepada saya. Padahal saya menggunakan dana tersebut hanya berjumlah Rp. 18.446.000 dalam bentuk pinjaman,” jelas ketua UPK kecamatan Simeulue Tengah periode 2009-2012 itu.

Ketika ditanyai AJNN kapan pastinya peminjaman itu, ia menjelaskan pinjaman sejumlah Rp. 18.446.000 itu ia peroleh sejak Juni 2012 dan sembilan bulan kemudian dilunasi tepatnya pada Maret 2013.

“Benar saya menggunakan uang sebanyak Rp 18.446.000 pada Juni 2012. Itu telah saya lunasi pada Maret 2013, saya lupa tanggal pastinya. Dan itu semua ada buktinya mulai RTGS Bank di Faskab, FK, UPK dan BPM,” kata Helman.

Ia meminta kepala Kejaksaan Negeri Sinabang, Widji Tri Widjaja SH untuk menghadirkan penyidik Muhammad Haris SH, MH yang juga sebagai Kasi Pidsus Kejari Sinabang.

“Saya minta penjelasan Muhammad Haris kenapa angka 1 milyar itu dibebankan kepada saya, sementara saya hanya menggunakan uang sejumlah 18 juta dan itu telah saya kembalikan,” imbuhnya.

Sementara itu Kajari Sinabang yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan bahwa Helman sebagai ketua pengelola kegiatan, ada tanggung jawab mengontrol dan mengawasi keluar masuknya uang di UPK.

“Jadi uang masuk atau keluar itu ada tanggung jawabnya sebagai ketua UPK Keceamatan,” ujar Widji Tri Widjaja.

Helman dijerat dengan ancaman pidana Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MITRO HERIANSYAH
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...