Unduh Aplikasi

Terdakwa Damkar Minta Dibebaskan dari Tuntutan Jaksa

Terdakwa Damkar Minta Dibebaskan dari Tuntutan Jaksa
Petugas Kejaksaan Negeri Banda Aceh saat menyita truk pemadam kebakaran yang harganya diduga di-mark up beberapa waktu lalu. Foto: Ist

BANDA ACEH - Tiga dari empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern milik Pemerintah Kota Banda Aceh, memohon majelis hakim membebaskan mereka dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.

Terdakwa menilai pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dialamatkan jaksa tidak tepat karena proses pengadaan damkar merupakan hubungan dagang yang dilindungi undang-undang kegiatan usaha.

Baca:  Empat Terdakwa Kasus Damkar Dituntut Delapan Tahun Penjara

"Kami memohon majelis hakim menyatakan terdakwa I, Dheni Okta Pribadi dan terdakwa II, Ratziati Yusri dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onstsllag van alle rechtsvelvoging),"kata Alamsyah Hamdani SH saat membaca nota pembelaan Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dhezan Karya Perdana, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (16/10).

Selain itu dia meminta majelis hakim memulihkan nama baik, usaha serta harkat martabatnya, terdakwa juga meminta agar dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sebelum menyampaikan permohonannya itu, pengacara lebih dulu mengurai nota pembelaan setebal 70 halaman yang dijabarkan dalam 5 point masing-masing tentang surat dakwaan, dan tuntutan, fakta fakta persidangan, keberatan terhadap tuntutan atau analisa fakta, analisis yuridis dan kesimpulan.

Kesalahan penulisan nama, lengkap, tempat tanggal lahir terdakwa I dan II sebagaimana dakwaan penuntut umum merupakan uraian pertama yang disampaikan pengacara saat membaca nota pembelaan.

Pengacara juga menyatakan tidak sependapat dengan nama pengadilan yang menyidangkan kasus tersebut dimana dalam dakwaan JPU menyebut pengadilan negeri Banda Aceh, padahal sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Tak hanya itu penggunaan kata untuk memenuhi rasa keadilan dalam tuntutan jaksa juga diragukan.

"Inikah keadilan yang diyakini jaksa. Sudah sesuaikan tuntutan dengan pembuktian, fakta hati nurani dan rasa keadilan penuntut umum. Ternyata jaksa kembali memakai dan memasukkan keterangan saksi ahli dalam BAP penyelidikan dalam tuntutan meski tidak benar,"kata Alamsyah.

Alamsyah mengatakan sebagai penyedia jasa pengadaan damkar, terdakwa I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi seluruh perjanjian kontrak dengan Siti Maryami selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Seluruh saksi dipersidangan lanjut Alam bahkan telah menyatakan mobil dengan kondisi baik.

"Semua saksi fakta dan ahli mengatakan mobil yang disediakan PT Dhezan Karya Perdana sangat baik. Sedang terdakwa II selaku komisaris hanya bertugas mengawasi sehingga penetapannya sebagai terdakwa, dalam perkara ini alangkah janggal. Tidak ada satupun bukti tertulis baik dalam kontrak maupun perjanjian jika dirinya terlibat di dalamnya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,"kata Alam.

Adapun terkait penghitungan kerugian negara Alam menyebutkan jaksa sengaja tidak melampirkan bukti autentik terkait kepemilikan SIUP dan sertifikat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM kepada saksi ahli BPKP. Hal itu membuat saksi ahli menghitung kerugian negara akhirnya menyimpulkan jika PT Dhezan tidak berhak memperoleh keuntungan.

"Padahal nyata-nyata dipersidangan, semua bukti itu telah diperlihatkan dan lengkap. Kami mempertanyakan kapasitas jaksa hingga dengan sengaja tidak memberikan bukti yang lengkap kepada ahli dalam menghitung kerugian negara atas perkara ini. Jaksa terkesan menutupi fakta sehingga penghitungan kerugian negara tinggal mengarahkan pada posisi sesuai dengan keinginan jaksa,"kata Alam.

Dari pantauan, Ketua ULP Syarial merupakan terdakwa pertama yang diberi kesempatan membacakan nota pembelaan. Usai pembacaan pembelaan oleh pengacara hukumnya yang juga sama dengan terdakwa I dan II, Syarial turut membaca nota pembelaan pribadi. Sementara itu Deni dan Ratziati tidak menyampaikan nota pembelaan pribadi hanya pembelaan oleh pengacara.

"Apa yang saya lakukan dalam proses pengadaan telah sesuai ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Terkait kehadiran saya pada sidang 6 Februari 2014 bukan untuk mempengaruhi spesifikasi tapi hanya memberi pendapat dan hadir atas undangan pimpinan (sekretaris dinas) DPKKA, Siti Maryami,"kata Syarial.

Usai pembacaan pledio oleh ketigannya, hakim menunda sidang hingga Rabu (18/10) dengan agenda pembacaan replik dari jaksa.

Komentar

Loading...