Unduh Aplikasi

Terbengkalai, Pasar Terpadu Lamdingin Harus Segera Difungsikan

Terbengkalai, Pasar Terpadu Lamdingin Harus Segera Difungsikan
Bangunan gedung pasar terpadu di kawasan Lamdingin terbengkalai. Foto: Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Setelah dibangun pada 2016-2017, pasar terpadu di kawasan pelabuhan perikanan Samudera Kutaraja, Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh sampai hari ini masih terbengkalai. Padahal, bangunan ini sudah selesai sejak dua tahun lalu.

Lembaga Hukum Adat Lhok Krueng Aceh setempat menyayangkan kondisi ini, karena itu mereka meminta Wali Kota Banda Aceh segera memfungsikan pasar terpadu tersebut.

Mantan Panglima Laot Lampulo, Sofyan Anzib yang saat ini berperan di hukum adat itu mengatakan, jika pasar terpadu diaktifkan, maka proses penjualan ikan di pelabuhan tidak akan amburadul.

"Lembaga adat meminta supaya Wali Kota Banda Aceh segera memfungsikan pasar terpadu itu," kata Sofyan Anzib saat ditemui AJNN, Kamis (12/12).

Sofyan menyampaikan alasan pentingnya mengaktifkan pasar terpadu tersebut untuk meminimalisir adanya penjualan ikan di dalam pelabuhan.

Menurutnya, pelabuhan itu merupakan lokasi pendaratan atau pelelangan ikan, bukan lapak penjualan. Untuk itu, supaya terciptanya ketertiban, maka pasar terpadu perlu diaktifkan.

"Kita harus jadi seperti pelabuhan ikan di banyak negara, pelabuhan tetap jadi tempat pendaratan ikan, bukan penjualan, karena menjual ada tempat atau pasarnya sendiri," ujarnya.

Sofyan mengaku, sampai hari ini pihaknya belum menerima informasi apakah pasar terpadu tersebut diaktifkan dalam waktu dekat ini atau tidak.

"Belum ada informasi sampai hari ini e kami kapan difungsikan," ucapnya.

Dirinya juga mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memanfaatkan bangunan yang telah dibangun dengan anggaran miliaran itu.

"Apa penyebabnya, kenapa tidak difungsikan sampai saat ini. Ini penting agar pelabuhan pendaratan ikan itu bisa tertib, bersih dan nyaman," tanya Sofyan.

Selain itu, Sofyan juga menyarankan jika pasar terpadu itu nantinya difungsikan, pemerintah perlu memperhatikan orang-orang lama yang berjualan di pasar Peunayong dan pasar lain dalam kawasan itu. Jangan sampai kemudian mereka tidak memiliki tempat.

"Disitu adalah pajak ikan orang-orang dasar. Saat pemindahan jangan bertukar pemilik lapak dari pasar Peunayong," tuturnya.

Disisi lain, Sofyan juga berpandangan agar lebih efektif, pemerintah menghidupkan kedua lokasi, yakni di Peunayong dan pasar terpadu tersebut. Supaya keduanya tetap hidup, sehingga tidak terjadi penjualan dalam kawasan pelabuhan.

Sofyan berharap, sebelum mengambil keputusan, Pemerintah Banda Aceh harus melakukan musyawarah bersama dengan stakeholder terkait seperti panglima laot, lembaga hukum adat, ketua pasar serta berbagai unsur lainnya.

"Karena pemilik lapak harus orang lama yang memiliki lapak di pasar sebelumnya. Tetapi semua harus duduk bersama dulu," harap Sofyan.

Komentar

Loading...