Unduh Aplikasi

Tender Proyek Pembangunan Kantor Bupati Pidie Terkesan Dipaksakan

Tender Proyek Pembangunan Kantor Bupati Pidie Terkesan Dipaksakan
Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh menilai tender proyek pembangunan Kantor Bupati Pidie terkesan dipaksakan. Pasalnya pembangunan proyek itu terkedala akibat belum adanya penghapusan aset.

Penelusuran AJNN, dalam laman Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pidie, proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Aceh Meugahna Lingke, yang beralamat di JL. H. Dimurthala, Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Jadwal pengumuman pemenang tender yakni pada 17 Mei 2017. Sementara jadwal teken kontrak dilakukan mulai 23 Mei hingga 5 Juni 2017. Artinya sudah empat bulan, namun proyek itu belum juga dikerjakan.

Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir menjelaskan Pemerintah Pidie harus menyiapkan perencanaan yang baik sebelum melaksanakan pembangunan. Sehingga tidak terkendala dikemudian hari setelah dilakukan proses tender.

"Sekarang terbukti bermasalah, padahal pemenang tender sudah ada. Terkendala pembangunan karena belum ada penghapusan aset. Artinya tidak ada perencanaan yang baik dan terkesan tender dipaksakan," kata Muhammad Khaidir kepada AJNN, Senin (2/9).

Baca: Pemenang Tender Sudah Ada, Proyek Kantor Bupati Pidie Belum Dikerjakan

Khaidir menilai ada kesalahan pada awal proses perencanaan. Apalagi pembangunan tidak dilaksanakan dengan tahun tunggal, tapi pada tahun jamak.

"Tender dilakukan pada masa-masa pilkada. Kenapa tidak menunggu pemerintah baru, karena proyek ini multiyear, jadi tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun," kata Khaidir.

Tak hanya itu, Khaidir menilai proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini, mengingat hanya tinggal beberapa bulan lagi, sehingga dana yang sudah dialokasikan itu akan ditarik kembali ke pusat.

"Kami mengkuatirkan alokasi anggaran yang sudah dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan kantor bupati akan ditarik kembali ke pusat, karena itu Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga akan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik oleh Pemerintah Pidie," ungkapnya.

Sehingga, kata Khaidir, terkait pembiayaan selanjutnya pada proyek pembangunan kantor bupati ini akan bermasalah.

"Pusat pasti akan berpikir dua kali ketika memberikan anggaran lagi ke Pemerintah Pidie, tahap pertama saja tidak bisa dikerjakan, apalagi kalau diberikan tahap kedua," kata bekas Presiden Mahasiswa Universitas Abulyatama Aceh itu.

Komentar

Loading...