Unduh Aplikasi

Tenaga Kontrak Pemprov Aceh Langsung Dipecat Jika Kedapatan Nongkrong di Warkop

Tenaga Kontrak Pemprov Aceh Langsung Dipecat Jika Kedapatan Nongkrong di Warkop
Foto: Ist

BANDA ACEH - Para tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh akan langsung dipecat jika kedapatan nongkrong di warung kopi atau berada di tempat keramaian selama dalam masa pencegahan Covid-19.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan, pihaknya bakal memberikan sanksi tegas berupa pemecatan langsung kepada para tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh jika kedapatan nongkrong di warung kopi dan tempat keramaian.

Baca: Intruksi Plt Gubernur kepada PNS dan Pegawai Kontrak Pemerintah Aceh

"Tenaga kontrak yang kedapatan masih berada di warung kopi atau tempat keramaian yang tidak memiliki alasan penting, mungkin langsung diberhentikan," kata Muhammad Iswanto saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/3).

Kata Iswanto, untuk teknis sanksi itu nantinya akan disikapi oleh personel Satpol PP bersama Badan Kepegawaian Aceh (BKA).

"Nanti dilaksanakan Satpol PP dan BKA," ujarnya.

Selain itu, kata Iswanto, Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar menerapkan imbauan tersebut terhadap pegawainya.

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah mengeluarkan surat imbauan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus.

Dalam surat bernomor 800/5250 tertanggal 22 Maret 2020 itu diimbau kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan Pejabat Administrator (eselon III) tetap melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja.

Kemudian, Pejabat Pengawas (eselon IV), pejabat fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaksana (staf) dan tenaga kontrak melaksanakan tugas di kantor sesuai piket setiap hari (termasuk hari libur) yang ditetapkan oleh Kepala SKPA sesuai kebutuhan pelayanan kerja dan pelayanan posko COVID-19.

Dalam surat imbauan Plt Gubernur Aceh itu juga telah disebutkan, bagi tenaga kontrak bakal dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan.

Pengawasan terhadap itu dilaksanakan Satpol PP/WH Aceh, dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Aceh melalui Kepala Badan Kepegawaian Aceh dengan tembusan Kepala SKPA terkait.

Komentar

Loading...