Unduh Aplikasi

Temuan Tim Fasilitiasi, PT PAAL Pasang Patok HGU di Lahan Warga

Temuan Tim Fasilitiasi, PT PAAL Pasang Patok HGU di Lahan Warga
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT- Perusahaan perkebunan sawit PT Aceh Agro Lestari (PAAL) memasang patok Hak Guna Usaha (HGU) di lahan warga.

Kepala Bagian Hukum, Setaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Mawardi melalui juru bicara Pemerintah Kabupaten setempat, Amril Nuthihar mengatakan, tim penyelesaian konflik lahan dari Pemkab tersebut telah turun ke lokasi dua desa yang selama ini berkonflik dengan PT PAAL, yakni Desa Napai dan Paya Luah.

Dari hasil kunjungan tersebut, kata Amril ditemukan PT PAAL telah melakukan pemasangan patok di lahan milik warga setempat, meski saat ini sedang dalam keadaan sengketa.

“Benar, hasil kunjungan tim fasilitasi penyelesaian konflik di lapangan ditemukan adanya pemasangan patok HGU (Hak Guna Usaha-red) milik PT itu di lahan warga di sana,” kata Kabag Hukum, Setdakab Aceh Barat mawardi melalui jubir Pemkab Amril Nuthihar.

Dikatakan Amril, Pemerintah setempat meminta kepada perusahaan tersebut untuk segera mengembalikan lahan yang telah dipasang patok tersebut kepada warga, lantaran warga tidak setuju lahan masuk kedalam HGU itu dikuasai perusahaan.

Ia menjelaskan, sesuai dengan aturan serta Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab setempat yang ditandatangani Bupati Aceh Barat, Ramli MS, pada periode pertama itu jelas menyebutkan jika warga tidak mau menyerahkan atau menjual, maka lahan mereka wajib dikeluarkan dari HGU.

“Kalau berbicara pasang patok mereka sampai ke gerutee silahkan dipasang. Tapi kan semua ada aturannya. Jadi sesuai aturan tidak boleh sesuka mereka. Ya karena ini masuk ke dalam lahan masyarakat maka harus dikeluarkan dari sana, karena masyarakat tidak setuju dan tidak mau menjualnya,” kata Amril.

Amril mengatakan, warga di dua desa tersebut tidak mau menyerahkan lahan tersebut menjadi HGU PT PAAL, lantaran masyarakat ingin menggarap sendiri lahan milik mereka.

Dikatakan Amril, hasil dari tinjauan yang dilakukan tim Fasilitatsi Penyelesaian Konflik Lahan dari Pemkab setempat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten setempat, telah menyurati BPN Provinsi.

“Untuk masalah ini telah kita surati BPN Provinsi selaku yang mengeluarkan izin. Tapi belum ada respon dari sana, kita berharap secepatnya bertemu BPN Provinsi untuk membahas masalah ini,” ungkapnya.

Komentar

Loading...