Unduh Aplikasi

Temuan BPK, Rp 141 Miliar Bantuan Hibah pada DKP Aceh Tak Sesuai Aturan

Temuan BPK, Rp 141 Miliar Bantuan Hibah pada DKP Aceh Tak Sesuai Aturan
LHP BPK tahun 2019. Foto: Ist

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah bantuan hibah pada Dinas Kelautan Aceh (DKP) Aceh tanpa pertanggungjawawaban yang didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan belanja bahan atau material berupa pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah memenuhi kritetia penerima hibah. Sayangnya kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Dimana menurut BPK, DKP menganggarkan belanja hibah dan material tahun 2019 sebesar Rp 196 miliar lebih yang terealisasi sebesar Rp 149 miliar lebih atau 75,83 persen.

Berdasarkan Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran (DPPA) serta dokumen pertanggungjawaban secara uji petik diketahui dari realisasi belanja tersebut, diantaranya untuk bantuan bibit, pakan ikan, obat-obatan dan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat dan Balai Benih Ikan (BBI) meruoakan milik kabupaten/kota.

Hal lainnya, BPK juga melakukan uji petik atas realisasi anggaran belanja bahan material pada DKP. Adapun uji petik yang dilakukan yaitu pada kegiatan belanja bibit ikan sebesar Rp 115 miliar, belanja pakan ternak Rp 3,9 miliar serta belanja bahan kelengkapan lapangan Rp 22 miliar, dengan total keseluhan yakni Rp 141,2 miliar.

Atas hal itu, BPK sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala DKP Aceh perihal penyampaian kuesioner belanja barang dan jasa, namun tidak ada tanggapan sampai dengan berakhinya pemeriksaan.

Lebih lanjut berdasarkan dokumen yang diperoleh BPK, mayoritas bantuan DKP Aceh diberikan kepada kelompok masyarakat yang penetapannya bersumber dari Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh.

Padahal menurut BPK, Keputusan Gubernur tersebut hanya menetapkan kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh, sedangkan penerima manfaat yang akan diberikan bantuan pada tahun 2019 tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut.

Selain itu, BPK juga sudah memeriksa sejumlah dokumen pertanggungjawaban secara uji petik pada beberapa kegiatan. Ternyata berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial besumber dari APBD beserta perubahannya, termasuk Peraturan Gubernur tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBA. BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian bantuan tersebut belum tepat.

Alasan BPK menyimpulkan pemberian bantuan di DKP Aceh belum tepat dikarenakan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat tidak dianggarkan pada belanja barang dan jasa. Kemudian, tidak seluruh pertanggungjawaban didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota.

LHP BPK tahun 2019. Foto: Ist

Selain itu dokumen pertanggungjawaban belum didukung Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA), pakta integritas dan sejumlah syarat lainnya. Bahkan realisasi kegiatan pemberian bantuan senilai Rp 141 miliar tidak dikonversi ke Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja hibah serta tidak ada pengakuan Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak keitiga atau masyarakat.

Atas temuan ini, BPK sudah mengusulkan reklasifikasi atas beban belanja bahan dan material pada beban hibah dan material pada beban hibah sebesar Rp 141 miliar di Laporan Operasional (LO) dan telah disetujui.

Hal ini mengakibatkan belanja hibah pada LRA kurang saji dan belanja barang dan jasa lebih saja masing-masing sebesar Rp 141 miliar. Bahkan menurut BPK, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yang berpotensi menimbulkan terjadinya rawan penyalahgunaan, karena pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal itu terjadi dikarenakan DKP Aceh tidak mengusulkan belanja bantuan pada belanja barang hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, serta bidang anggaran PPKA kurang cermat dalam memverifikasi anggaran belanja pada SKPA.

Atas permasalahan itu, Kepala DKP Aceh akan menindaklanjuti pada perubahan anggaran 2020 dan perencanaan tahun anggaran 2021.

BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar menginstruksikan Kepala DKP Aceh untuk menganggarkan dan merealisasikan belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian meminta Gubernur Aceh untuk menginstruksikan Kepala Bidang anggaran BPKA lebih cermat dalam memverifikasi anggaran belanja pada SKPA. Terakhir, BPK meminta kepada Gubernur Aceh untuk memberikan sanksi administrasi kepada Kepala SKPA terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Komentar

Loading...