Unduh Aplikasi

Temuan BPK: Penyajian Persediaan RSUDZA yang Tidak Wajar Rp 98 Miliar

Temuan BPK: Penyajian Persediaan RSUDZA yang Tidak Wajar Rp 98 Miliar
LHP BPK tahun 2019. Foto: Ist

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh menemukan ketidakpatuhan bahkan indikasi penyalahgunaan dalam penatausahaan persediaan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Hal itu disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019.

Dalam laporannya, Pemerintah Aceh menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2019 pada neraca dan beban persediaan pada laporan operasional (LO) masing-masing sebesar Rp 936 miliar lebih dan 794 miliar.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyajikan nilai persediaan dan beban persediaan per 31 Desember 2019 pada neraca dan LO unaudited masing-masing sebesar Rp 944 miliar lebih dan Rp 939 miliar.

Nilai yang disajikan tersebut diantaranya merupakan persediaan dan beban persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) berupa persediaan sebesar Rp 53 miliar lebih, beban persediaan obat-obatan sebesar Rp 97 miliar lebih dan beban persediaan perlengkapan/bahan keperluan pasien Rp 149 miliar.

Diantara nilai persediaan pada RSUDZA sebesar Rp 48 miliar lebih merupakan persediaan medis yang dikelola oleh instansi farmasi yang terdiri dari obat-obatan sebesar Rp 24 miliar dan bahan klinik/bahan medis habis pakai (BMHP) Rp 23 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK yang didasari atas dokumen tersebut diketahui terdapat beberapa permasalahan, seperti terdapat ketidaksesuaian mutasi dan nilai persediaan antar laporan persediaan.

Dimana hasil pengujian antar dokumen diketahui adanya kesalahan perkalian dan adanya ketidaksesuaian mutasi dan nilai persediaan dengan laporan persediaan.

Kemudian penyajian persediaan tidak sesuai dengan harga perolehan. Atas ketidaksesuaian ini, BPK lalu melakukan uji petik, dimana diketahui terdapat pengadaan obat Dianieal Low Calsium yang tidak tercatat di laporan persediaan sebesar Rp 2,96 miliar.

Hal lainnya yang mengakibatkan ketidakwajaran yaitu penggunaan harga satuan yang tidak sesuai dengan harga perolehan serta adanya persediaan yang tidak tercatat pada laporan persediaan mengakibatkan ketidakwajaran nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pengujian membandingkan mutasi masuk BASO (Berita Acara Stok Opname) dengan total laporan pengadaan medis dari PPTK diketahui terdapat persediaan obat yang tidak tercatat pada laporan perseidaan sebesar Rp 6,3 miliar dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Rp 56 miliar lebih.

Temuan lain adalah penilaian persediaan tidak menggunakan metode First In First Out (FIFO) sesuai kebijakan akutansi. Selanjutnya terdapat mutasi persediaan Gudang Farmasi ke Depo Farmasi yang nilainya tidak wajar.

Hasil analisa BPK diketahui perbandingan stok dan nilai persediaan obat pada gudang farmasi dan depo farmasi berdasarkan data laporan bulanan diketahui stok masuk depo farmasi lebih kecil dari pada stok keluar gudang farmasi. Namun secara nilai terdapat nilai persediaan masuk depo farmasi yang nilainnya lebih tinggi dari pada mutasi keluar gudang.

Hasil membandingkan stok keluar obat gudang pada laporan tahunan sebanyak 1.718 jenis senilai Rp 85 miliar dengan stok masuk pada laporan tahunan depo diketahui terdapat 439 jenis obat gudang senilai Rp 16,4 miliar yang tidak dapat ditemukan di laporan depo, diantaranya karena nama obat tidak ada atau penamaan yang tidak sama antara laporan gudang dan depo.

Temuan selanjutnya terdapat persediaan obat dan BMHP pada depo farmasi yang tidak memiliki harga satuan. Terdapat selisih stok antara laporan tahunan dengan hasil stok opname.

Kemudian, pengelolaan persediaan media pasa RSDUZA belum didukung dengan sistem informasi yang memadai. Laporan persediaan RSUDZA belum mencakup seluruh ruangan yang mengelola perseidaan tersebut.

Atas permasalahan itu, RSUDZA telah melakukan perbaikan laporan persediaan yang diterima oleh BPK pada 22 Juni 2020. Perbaikan laporan tersebut berupa penyesuaian harga satuan pada stok akhir per 31 Desember 2019 dengan harga kontrak.

Dari pemeriksaan atas pengelolaan persediaan yang disajikan oleh RSUDZA, BPK berkesimpulan bahwa penyajian beban perlengkapan/bahan keperluan pasien sebesar Rp 98,1 miliar belum mengambarkan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan itu, Pemerintah Aceh melalui Direktur RSUDZA diantaranya menyatakan bahwa penyajian data persediaan akhir dalam neraca dan beban pemakaian persediaan barang persediaan dalam LO berdasarkan data pencatatatn persediaan dengan metode periodik (Fisik).

Untuk itu, BPK merekomendasi Gubernur Aceh agar memerintahkan Direktru RSUDZA melakukan perbaikan sistem informasi yang terintegrasi dalam penatausahaan dan pelaporan persediaan obat dan BMHP di RSUDZA, serta melakukan perbaikan laporan persediaan sesuai kebijakan akuntasi untuk mendukung penyajian saldo dan pembebanannya pada laporan keuangan.

Sementara itu, Direktur RSUDZA, Azharuddin ketika dikonfirmasi AJNN mengaku tidak mengikuti lagi temuan itu. Pasalnya ia sudah menjawab ke BPK dan sudah dijelaskan.

"Saya forward ke bidang terkait, nanti mareka yang jawab, saya tidak ikuti lagi karena saat itu sudah dijawab ke BPK dan sudah dijelaskan dan clear," kata Azharuddin.

Kemudian, Azharuddin mengirimkan jawab bidang terkait tentang temuan BPK itu. Namun ia tidak menyebutkan bidang yang menjawab temuan BPK itu.

"Baik pak Direktur. Secara formal laporan hasil audit BPK secara formal belum kita terima pak Direktru. Jika sudah kita terima akan kita tindak lanjuti sesuai rekomendasi tim audit BPK pak Direktur. Coba saya telusuri ke bagian akuntansi Badan Keuangan Aceh ya pak Direktur. Temuannya BPK lagi kita ambil di Inspektorat pak Direktur," balas Azharuddin melalui pesan WhatshAp.

Komentar

Loading...