Unduh Aplikasi

Temuan BPK di Proyek Oncology Rp 1,5 Miliar, Direktur RSUDZA: Sudah Diselesaikan

Temuan BPK di Proyek Oncology Rp 1,5 Miliar, Direktur RSUDZA: Sudah Diselesaikan
LHP BPK tahun 2019. Foto: Ist

BANDA ACEH - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar pada pembangunan Gedung Oncology Center Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Temuan kerugian itu ditemukan terkait PPh dan PPN saat tender yang dimenangkan oleh KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti).

Uang muka yang sudah disetorkan kepada pihak perusahaan pemenang tender sebesar Rp 11.8 miliar (belum termasuk PPn dan PPh). Dimana PPh dan PPN yang harus disetorkan kembali ke kas Pemerintah Aceh itu mencapai Rp 1,5 miliar.

Sebelumnya, proyek tersebut dimenangkan oleh KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti). Salah satu perusahaan yang ikut dalam tender itu keberatan terkait dimenangkannya perusahaan tersebut.

Adalah PT MAM Energindo yang mengajukan keberatan atas kemenangan perusahaan itu. Berbagai cara ditempuh oleh PT MAM Energindo. Bahkan PT MAM Energindo juga melaporkan proses tender itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca: Pertimbangan Inspektorat Putuskan Kontrak, Direktur RSUDZA: Sedang Berproses

Dengan tidak menghiraukan keberatan yang diajukan oleh PT MAM Energindo, Pengguna Anggaran (PA) RSUDZA, telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kerja dengan PT. Adhi Persada Gedung – PT. Andesmont Sakti KSO yaitu menandatangani kontrak nomor : 027/12079/02.A/2019 pada Senin tanggal 30 Desember 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 219 miliar.

Bahkan di hari yang sama, pihak RSUDZA juga melakukan pembayaran uang muka kerja berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 00400698/LS-BL/2019, sebesar Rp 13,5 miliar melalui rekening KSO APG-AS pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

Setelah menempuh berbagai proses dan keberatan yang diajukan oleh PT MAM Energindo serta adanya surat dari Inspektorat Aceh, sehingga proyek tender yang dimenangkan KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti) terpaksa dibatalkan.

Atas pembatalan itu, Inspektorat meminta kepada perusahaan pemenang tender itu untuk segera mengembalikan uang muka yang sudah diserahkan dengan nilai Rp 13,5 miliar (sudah termasuk PPh dan PPN).

Dalam LHP BPK Aceh itu, memang uang muka sebesar Rp 11,5 miliar sudah dikembalikan oleh perusahaan. Namun, PPN dan PPh yang sudah dipotong oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sebesar Rp 1,5 miliar belum dikembalikan ke kas Pemerintah Aceh.

Baca: PT MAM Energindo Laporkan Kasus Oncology RSUDZA ke KPK

BPK dalam laporannya menyampaikan atas kejadian itu, Pemerintah Aceh akan dirugikan sebesar Rp 1,5 miliar atas potongan PPN dan PPh untuk proyek yang dibatalkan, jika uang itu tidak disetor kembali ke kas Pemerintah Aceh.

BPK berkesimpulan bahwa hal itu terjadi karena Direktur RSUDZA, belum melaksanakan upaya permohonan pengembalian PPN dan PPh ke kantor pajak.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Plt Gubernur Aceh, agar memerintahkan Direktur RSUDZA selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk mempertanggungjawabkan pengembalian PPN dan PPh yang belum disetor ke kas Pemerintah Aceh sebesar Rp 1,5 miliar.

Sementara itu, Direktru RSUDZA, Azharuddin ketika dikonfirmasi AJNN mengatakan kalau temuan itu sudah diselesaikan sebelum Pemerintah Aceh mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Wajib diselesaikan oleh RSUDZA, sudah clear," kata Azharuddin singkat kepada AJNN.

Komentar

Loading...