Unduh Aplikasi

Telaah TP4D, Ada Indikasi Perbuatan Melawan Hukum Tender Proyek RSUDZA

Telaah TP4D, Ada Indikasi Perbuatan Melawan Hukum Tender Proyek RSUDZA
Surat LPLA ke TP4D Kejati Aceh. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) sudah menyurati Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi terkait dengan permasalahan PT Azra Mulia Mandiri.

Sebelumnya, perusahaan yang sedang menjalankan beberapa proyek besar di Aceh ini telah diberikan sanksi daftar hitam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan juga sudah dipublis di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca: Aral Araz di Daftar Hitam

Koordinator LPLA Nasruddin Bahar mengatakan pihaknya mengirimkan surat ke Tp4D pada 14 September 2017. Dalam surat itu pihaknya lebih mengfokuskan pada tender proyek pembangunan oncology center di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dengan total anggaran Rp 39,5 miliar.

"Surat itu juga kami tembuskan ke LKPP, KPPU, dan Gubernur Aceh. Dalam surat ke TP4D jami juga melampirkan kronologi dalam bentuk analisa masalah," kata Nasruddin Bahar kepada AJNN, Rabu (11/10).

Surat LPLA yang dikirimkan ke TP4D Kejati Aceh. Foto: Dok AJNN

Namun, kata Nasruddin, TP4D belum membalas secara resmi surat yang dikirimkan itu. Tapi TP4D sudah selesai melakukan telaah terkait tender proyek pembangunan oncology center di RSUDZA Banda Aceh.

"TP4D sudah menghubungi saya dan mengatakan adanya indikasi perbuatan melawan hukum, tapi secara resmi belum membalas surat kami," ujarnya.

Baca: Pemutusan Kontrak Proyek Gedung Oncology Center Tunggu Rekomendasi TP4D

Untuk menyelesaikan kasus itu, kata Nasruddin, TP4D akan mengirimkan hasil telaah ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Aceh.

"Keputusan akhir ada di Pemerintah Aceh," ujarnya.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum mendapatkan konfirmasi dari tim APIP Aceh.

Komentar

Loading...