Unduh Aplikasi

Teken Interpelasi, Wahyu Wahab: Saya Bisa Gunakan Hak Tanpa Izin Partai

Teken Interpelasi, Wahyu Wahab: Saya Bisa Gunakan Hak Tanpa Izin Partai
Politikus PDA, Wahyu Wahab Usman. Foto: Ist

BANDA ACEH - Fraksi PKB-PDA merupakan salah satu dari tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tidak sependapat dengan penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Tetapi, salah seorang anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PDA) yakni Wahyu Wahab Usman mendukung dan ikut menandatangani dokumen pengusulan hak interpelasi tersebut.

Terkait sikapnya yang berbeda dengan partai, Wahyu mengatakan, hak interpelasi tersebut dapat diusulkan minimal oleh 15 anggota DPRA. Artinya, jika tanpa izin dari fraksi dewan tetap bisa menggunakan hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah menyangkut pengambilan kebijakan maupun sebuah keputusan.

Wahyu menegaskan, bukan sebuah kesalahan jika dirinya menggunakan hak untuk meminta keterangan kepada Plt Gubernur Aceh atas pelanggaran etika yang dilakukan terhadap lembaga DPRA.

"Saya bisa gunakan hak saya tanpa izin partai, karena bunyi dari Pasal 106 Tatib DPRA tentang hak interpelasi tidak menyebutkan usulan hak interpelasi harus melalui fraksi," kata Wahyu Wahab saat dikonfirmasi AJNN, Selasa (8/9).

Baca: Satu Anggotanya Teken Interpelasi, PDA: Tidak Ada Persetujuan Partai

Wahyu menjelaskan, hak interpelasi itu hanya menanyakan persoalan kenapa selama ini hubungan antara eksekutif dengan legislatif tidak harmonis. Berbeda kalau penggunaan hak angket, tahapan itu baru memerlukan persetujuan partai.

"Hak interpelasi, hanya menanyakan duduk masalah kenapa ngak mesranya eksekutif dengan legislatif. Jika masuk ke hak Angket dan impeachment, ini perlu konsultasi dengan partai," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wahyu juga menyampaikan, hampir setahun setelah anggota DPRA dilantik, Plt Gubernur Aceh hanya dua kali menghadiri sidang paripurna. Pertama ketika pelantikan pimpinan DPRA, dan saat paripurna BPK-RI.

"Puncaknya kemarin ketika DPRA menjadwalkan paripurna pembukaan masa sidang 2020, yang bersangkutan tidak hadir, dan bahkan abai pada penjadwalan ulang keesokan harinya," tutur Wahyu Wahab.

Komentar

Loading...