Unduh Aplikasi

BERTEMU KETUA DAN ANGGOTA DPRK ACEH BARAT

Tarmizi SP Pertanyakan Hasil Pertemuan dengan PLTU

Tarmizi SP Pertanyakan Hasil Pertemuan dengan PLTU
Pertemuan Tarmizi SP dengan Ketua dan Anggota DPRK Aceh Barat. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Anggota DPRA, Tarmizi SP menggelar pertemuan dengan Ketua dan Anggota DPRK Aceh Barat untuk mempertanyakan hasil pertemuan dengan PLTU, selaku pengguna batu bara yang diduga telah mencemari lingkungan di pesisir laut Kecamatan Meureubo.

"Kami berharap setelah pertemuan ada solusi dan ada tindaklanjutnya dan langkah antisipasi untuk ke depan tidak terjadi lagi," kata Tarmizi SP dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Barat, Jumat (20/12).

Ia menegaskan jika terjadi pencemaran lingkungan yang berlarut tanpa adanya solusi dan tanggung jawab, maka hal itu bisa digugat karena telah melanggar aturan negara.

Hak atas lingkungan yang sehat dan baik tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 Ayat (3) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 Ayat (1) UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga, negara (pemerintah) dan pelaku usaha wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut.

Baca: Pantai Tercemar Batu Bara, DPRA Minta Pemkab Aceh Barat Panggil PLTU

"Mengenai indikasi pencemaran batu bara memang menimbulkan pertanyaan besar. Kami anggap saja prosedur perizinan sudah oke, ada Amdal, RPL dan RKL. Tapi bagaimana pelaksanaan izin, apakah sesuai Amdal, RPL dan RKL, kalau sesuai mengapa batubara tumpah di laut," ujar Tarmizi.

Ia juga memastikan akan memanggil PLTU dan perusahaan lainnya ke Banda Aceh dan pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan yang sudah terjadi dan mengantisipasi supaya ke depan tidak terjadi lagi.

"Kami tidak ingin masyarakat dirugikan, lingkungan rusak dan kami juga berharap investasi di daerah kami juga aman dan nyaman," ujarnya.

Selain itu, Tarmizi dalam pertemuan itu juga mempertanyakan terkait dengan putra daerah yang bekerja di perusahaan yang sedang beroperasi di wilayah barat selatan Aceh.

"Saya juga pertanyakan apakah sudah sesuai dengan perjanji bahwa 70 tenaga kerja itu lokal dan 30 persen itu pekerja luar, ini perlu saya pastika untuk menjamin tenaga lokal bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kami," ujarnya.

Komentar

Loading...