Unduh Aplikasi

Tarmizi Karim Izinkan Pembukaan Lahan di Leuser

Tarmizi Karim Izinkan Pembukaan Lahan di Leuser
BANDA ACEH - Sepintas tak ada yang aneh dengan surat berkop Gubernur Aceh itu. Dalam surat yang ditandatangani Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim itu, tertulis izin untuk PT Mestika Prima Lestari Indah. Surat itu adalah lampu hijau untuk membuka lahan perkebunan. Dalam lampiran surat, tergambar peta dan koordinat lokasi lahan seluas 1.470 hektare.

Peta ini lah yang membuat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur, terheran-heran. Koordinat lokasi dalam peta itu menunjukkan Mestika Prima membuka lahan di Kawasan Ekosistem Leuser. Surat itu dikeluarkan Tarmizi Karim pada 23 April. Tak lama setelah Aceh menggelar Pemilihan Umum Kepala daerah 2012.

“Jika dilihat sepintas, izin itu diberikan dengan sejumlah ketentuan, seperti memperhatikan kelestarian hutan atau memberikan 20 persen dari luas yang dimohonkan. Namun yang paling mendasar tidak pernah disebutkan, bahwa itu adalah kawasan yang dilindungi dengan banyak undang-undang,” kata Nur di Banda Aceh, Jumat (18/12).

Tarmizi Karim, hingga berita ini diunggah, belum memberikan jawaban atas pesan singkat yang dikirimkan AJNN. Panggilan ke nomor telepon selulernya juga tak dijawab.  Saat ini, Tarmizi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan. 

Salah satu aturan yang dilabrak izin pembukaan lahan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Lahan itu berada di Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Sumber AJNN menyebut daerah itu merupakan kawasan perlintasan gajah. Pembukaan lahan di kawasan itu meningkatkan potensi konflik antara manusia dan perusahaan dengan satwa besar itu.

Walhi mendesak Gubenur Aceh Zaini Abdullah meninjau kembali izin itu sebagai komitmen pemerintah untuk mencegah bencana alam yang lebih besar lagi di Aceh. Nur juga mengancam akan mempidanakan manajemen Mestika Prima. Mereka, kata Nur, dapat dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, khususnya pasal 73.

Komentar

Loading...