Unduh Aplikasi

Tanpa Pandangan Fraksi, DPRA Batalkan MoU Proyek Multiyears

Tanpa Pandangan Fraksi, DPRA Batalkan MoU Proyek Multiyears
Seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRA saat walk out dari sidang paripurna, Rabu, 22 Juli 2020. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah menyepakati pembatalan MoU proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di gedung utama DPRA, Rabu, 22 Juli 2020.

Pengetokan palu pembatalan proyek multiyears tersebut tanpa adanya tahapan penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi. Keputusan tersebut diambil setelah Fraksi Demokrat walk out (keluar) dari persidangan.

Kemudian, setelah palu diketok oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, Fraksi PPP menyampaikan interupsi menyatakan penolakan pembatalan tersebut. Namun, semua itu tidak merubah keputusan DPRA. proyek multiyears tetap dibatalkan.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menegaskan, pembatalan MoU multiyears kontrak tahun 2020-2022 itu dilakukan karena dinilai tidak sesuai dengan proses penganggarannya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Dimana, kata Dahlan, harus ada persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif, serta disepakati dalam KUA-PPAS tahun 2020.

Dahlan menjelaskan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 kebijakan penganggaran tahun jamak itu berdasarkan atas persetujuan bersama.

Baca: Fraksi PPP Juga Tolak Paripurna Pembatalan Proyek Multiyears

"Harus ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA PPAS," kata Dahlan Jamaluddin dalam jumpa pers usai paripurna.

Dahlan menyampaikan, hasil keputusan paripurna ini akan segera disampaikan kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan ditembuskan ke pihak terkait lainnya.

"Kami akan menyurati Plt Gubernur Aceh terkait keputusan DPRA tentang pembatalan proyek multiyears ini. Pastinya kami juga akan tembuskan ke Mendagri," sebut Dahlan.

Untuk diketahui, dari total Rp 2,7 triliun anggaran yang dialokasikan untuk proyek multiyears 2020-2022 tersebut. Tetapi, khusus untuk tahun 2020 ini yang sudah direncanakan kurang lebih Rp 400 miliar, bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

Dalam kesempatan ini, anggota Fraksi PNA, Samsul Bahri alias Tiyong menuturkan, proyek multiyears ini memang tidak ada kesepakatan bersama sejak DPRA periode sebelumnya. Hanya kesepahaman pimpinan saja.

"Dari anggota DPRA periode lama tidak ada pembahasan, ini muncul tiba-tiba. Hanya pengajuan MoU antara pimpinan saja, tidak melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna," pungkas politikus PNA itu.

Komentar

Loading...