Unduh Aplikasi

Tanggapi DPRA, LKPP: Kami Tidak Punya Kewenangan Meninjau Kebijakan Pemerintah Aceh

Tanggapi DPRA, LKPP: Kami Tidak Punya Kewenangan Meninjau Kebijakan Pemerintah Aceh
Potongan Surat DPRA dan balasan LKPP. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) menilai pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022 sah secara hukum sesuai qanun APBA Tahun 2020 dan Kesepakatan Antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh Nomor 903/1994/MOU/2019 dan Nomor 11/MOU/2019 tanggal 10 September 2019.

Oleh sebab itu maka pengadaan barang/jasa pembangunan dan pengawasan jalan serta pembangunan dan pengawasan bendung sebagaimana yang dipermasalahkan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. 

Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto menjawab surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nomor 900/1803 tanggal 28 Agustus 2020 terkait keberadaan dan kelanjutan proyek Multi Years yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Dalam surat tersebut pihak DPR Aceh juga meminta LKPP RI bersedia menerima keinginan DPR Aceh untuk konsultasi dan Audiensi pada tanggal 6 Oktober 2020 melalui video conference.

"Penilaian dan tanggapan tersebut sesuai dengan kompetensi dan kewenangan LKPP. Pihak LKPP hanya dapat menanggapi permasalahan dari sisi pengadaan barang jasanya saja," sebut Roni dalam dokumen yang diperoleh AJNN.

Dalam surat balasan Nomor : 12371/KA/10/2020 Tanggal 10 Oktober 2020, pihak LKPP RI menjelaskan, hal Iain terkait dengan keabsahan Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh tentang Pekerjaan Tahun jamak dan Keputusan DPR Aceh tentang pembatalan terhadap kesepakatan bersama tersebut di luar kewenangan mereka untuk menanggapi dan menilainya. 

Pada poin terakhir surat yang juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri dan Plt Gubernur Aceh, pihak LKPP mengatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan untuk meninjau kebijakan Pemerintah Aceh. LKPP menyarankan agar dilakukan probity audit oIeh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau audit untuk tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kebijakan/pekerjaan - pekerjaan yang dipermasalahkan tersebut. 

Sebelumnya pihak DPR Aceh melalui Ketuanya, Dahlan Jamaluddin mengirimkan surat yang bersifat penting kepada LKPP RI tentang rencana pihak legislatif tersebut untuk berkonsultasi dan audiensi dengan LKPP terkait kelanjutan proyek Multiyears yang terus dilakukan oleh pihak pemerintah Aceh walaupun DPRA sudah membatalkan proyek tersebut rapat Paripurna DPR Aceh.

Dalam surat tersebut Dahlan Jamaluddin menjelaskan bahwa DPR Aceh pada  tanggal 22 Juli 2020 telah mengadakan rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Pembatalan MOU Proyek Multi Years Contract Tahun 2020-2022, rapat paripurna ini dilakukan setelah dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Aceh Tanggal 20 Juli 2020 yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 12/DPRA/2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022.

Namun menurut Dahlan walaupun telah dibatalkan, pihaknya mendapatkan informasi kalau proyek Multiyears itu tetap dilakukan proses pelelangan, baik pembangunan maupun pengawasan sebagaimana pengumuman pada https://lpse.acehprov.go.id/. Dahlan juga mengungkapkan bahwa kegiatan tahun jamak (multiyears) tersebut sebenarnya telah mendapatkan penolakan dari awal pada periode Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014 - 2019 ketika diajukan oleh Pemerintah Aceh.

Dahlan juga melampirkan satu surat Surat Plt. Gubemur Aceh Nomor 602/14465 kepada pihak LKPP tentang hal permohonan izin penganggaran Tahun Jamak (Multiyears), Tanggal 2 September 2019. Surat Plt. Gubernur Aceh tersebut menurut Dahlan sudah mendapat penolakan dari Komisi IV DPRA, yang tercantum dalam Surat Komisi IV DPRA Nomor 86/Komisi IV/IX/2019, Perihal Rekomendasi Terhadap Izin Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears Contract), tanggal 9 September 2019.

Dalam surat penolakan itu Komisi IV DPRA telah melakukan beberapa telaahan yaitu, terhadap ruas jalan yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang penganggarannya dengan tahun jamak (Multiyears) tahun anggaran 2020-2022, menurut kajian komisi IV DPRA perlu dilakukan pendalaman pembahasan bersama dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan anggaran, waktu pelaksanaan, dan urgensi kegiatan tersebut. Pertimbangannya adalah masih banyak ruas jalan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang sangat urgen/mendesak penanganannya dan membutuhkan anggaran yang cukup besar supaya fungsional dalam rangka mendukung kelancaran arus transportasi mobilitas orang dan barang.

Selain itu Komisi IV DPRA berdasarkan pertimbangan tersebut belum dapat memberikan rekomendasi izin persetujuan (tidak setuju) penganggaran tahun jamak (multiyears contract) pada APBA tahun anggaran 2020-2022 sebagaimana diusulkan oleh Plt Gubernur Aceh.

Selanjutnya Dahlan menyebutkan pada surat berikutnya, yaitu Surat Komisi IV DPRA Nomor 26/Komisi IV/III/2020, Perihal Persetujuan Terhadap Pembatalan Proyek Tahun Jamak (Multiyears Contract) Tahun 2020-2022, tanggal 24 Maret 2020, Komisi IV DPRA meminta agar proyek tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ada beberapa pertimbangan menurut komisi IV, diantaranya tidak adanya pembahasan bersama kegiatan yang diusulkan penganggaran tahun jamak antara Pemerintah Aceh dan DPRA di semua tingkatan proses pembahasan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Aceh Periode 2014-2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya, baik pada tingkat komisi, badan anggaran, maupun sidang Paripurna DPR Aceh.

Seperti contoh, DPRA menyebutkan usulan tahun jamak pada Dinas Pengairan Aceh terkait proyek Pembangunan dan Pengawasan Bendung D.I. Sigulai Kabupaten Simeulu dengan Pagu Rp. 181.152.500.000;-, tidak ada dalam surat usulan Plt Gubernur Aceh Nomor 602/14465 tanggal 2 September 2019 tentang Permohonan Izin Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears), tetapi kegiatan tersebut dimasukkan begitu saja dalam MOU Nota Kesepakatan Bersama. 

Selain itu    rekomendasi Komisi IV DPR Aceh Nomor 86/Komisi IV/IX/2019, perihal Rekomendasi Terhadap Izin Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears Conctract), tanggal 9 September 2019, dengan tegas menolak (tidak setuju) terhadap usulan kegiatan tersebut untuk dianggarkan melalui kontrak tahun jamak (multiyears contract) tahun 2020-2022.

Kepada pihak LKPP, pihak legislatif menyampaikan bahwa "Nota Kesepakatan Bersama" ini apabila dipaksakan pelaksanaannya pada tahun 2020 akan berpotensi menyebabkan kerugian pada keuangan daerah, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial/penghambatan perekonomian daerah.

"Hal lain sebagai bahan pertimbangan Bapak Kepala LKPP, juga dapat kami  sampaikan bahwa pembahasan APBA Tahun Anggaran 2020 sangatlah tidak memenuhi prosedural dan ketentuan karena diakhir masa jabatan Anggota DPRA 2014-2019 seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika Pemerintah Aceh saat itu tidak memaksakan masuknya penganggaran kegiatan tahun jamak tersebut apalagi sejak awal Komisi DPRA berdasarkan kajiannya telah menolak kegiatan Multi Years contract tersebut," ujar Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

DPR Aceh juga mengatakan kalau idealnya kegiatan Multi Years contract tersebut haruslah mendapat persetujuan dari DPRA periode 2019-2024, bukan DPRA periode 2014-2019, karena menurut mereka yang paling bertanggungjawab dengan kegiatan Multi Years contract tersebut adalah DPRA periode 2019-2024, karena kegiatan multiyears contact adalah proyek yang dilaksanakan penganggarannya melebihi satu tahun anggaran.

"Alangkah arif dan bijaksana bila Pemerintah Aceh membicarakannya dengan DPRA sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, sesuai asas keterbukaan, profesionalitas dan kesetaraan  diamanahkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," jelas Dahlan dalam surat tersebut.

Dalam surat penting kepada LKPP tersebut, DPR Aceh menilai bahwa dari sisi yang lain, sesuai regulasi yang ada jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak ini tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur Aceh, hal ini perlu menjadi perhatian karena pada bulan Juli 2022 masa jabatan Gubernur Aceh telah berakhir. Selain beberapa permasalahan diatas, pihak DPR Aceh melihat beban fiskal Aceh saat ini, persoalan Pandemi Covid-19 yang sampai saat sekarang terus meningkat di Aceh. Bahkan dana refocusing yang dikelola sangatlah tidak transparan dilakukan Pemerintah Aceh. sehingga patut diduga adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh.

"Dengan ini kami, mohon kepada Bapak Kepala LKPP dapat meninjau kembali beberapa kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh," pungkas Dahlan dalam surat tersebut.

Komentar

Loading...