Unduh Aplikasi

Tangani Covid-19, MPO Desak Pemerintah Aceh Percepat Realokasi Anggaran

Tangani Covid-19, MPO Desak Pemerintah Aceh Percepat Realokasi Anggaran
Koordinator MPO Aceh, Syakya Meirizal. Foto: Ist

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal meminta kepada Pemerintah Aceh agar segera melakukan realokasi anggaran APBA 2020 pada beberapa kegiatan yang dianggap tidak krusial. Realokasi anggaran ini ditujukan untuk melakukan kegiatan pencegahan, pengendalian, penanganan serta pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Baca: Mendagri Terbitkan Permendagri Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pemda

Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Permendagri No. 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

Menurutnya, dalam APBA 2020 kegitan yang dapat ditunda antara lain: penundaan tambahan penghasilan PNS Rp 94 miliar ( selisih dalam APBA 2020 = Rp 648 miliar, dikurang dalam APBA 2019 = Rp 554 miliar), belanja hibah Ormas Rp 73 miliar, belanja tidak terduga  Rp 118,8 miliar, honorarium PNS pada pos belanja langsung Rp 226 miliar (perlu rasionalisasi), belanja kegiatan pelatihan Rp 573 miliar, belanja perjalanan dinas Rp 472,5 miliar, belanja jasa kantor Rp 424 miliar (perlu rasionalisasi),

Selanjutnya belanja pengadaan kendaraan bermotor Rp 133 miliar, belanja pengadaan alat rumah tangga Rp 103 miliar, belanja pengadaan komputer Rp 83 miliar dan belanja pembangunan gedung kantor Rp 212 miliar

Syakya menjelaskan, realokasi anggaran tersebut dapat mencapaiRp 2,1 triliun lebih. Itu belum termasuk Honorarium PNS pada belanja langsung Rp 226 miliar serta belanja jasa kantor Rp 424 miliar. Pada kedua pos anggaran ini dapat dilakukan dapat rasionalisasi. Selisihnya bisa juga digunakan untuk penanggulangan Covid 19.

Baca: Percepat Tangani Corona, Jokowi Tandatangani Inpres Realokasi Anggaran

Begitu juga dengan beberapa proyek pengadaan barang dan jasa lainnya yang tidak urgen dan belum ditender, bisa saja dialihkan untuk kebutuhan anggaran tersebut. Dengan anggaran sebesar ini, pemerintah Aceh tidak saja dapat menyediakan peralatan kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan, tapi juga menyediakan insentif yang memadai untuk tenaga medis. Selain itu Pemerintah Aceh juga diminta dapat melaksanakan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS). Diantaranya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak akibat kebijakan penanganan wabah Corona selain dari aspek penanganan kesehatannya.

Adapun skema bantuan yang dimaksud oleh Ketua Masyarakat Pemantau Otsus (MPO) Aceh ini yaitu penyediaan sembako bagi masyarakat dalam bentuk jatah hidup (Jadup), serta berperan menjaga daya beli ditingkat masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan program afirmatif berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Bantuan berupa Jadup dan BLT ini hanya dimaksudkan untuk masa krisis, setelah itu bantuan ini bisa dihentikan. Program ini dapat dilaksanakan paling lama 3 bulan. Setelah itu perlu evaluasi sesuai perkembangan situasi untuk kebijakan lanjutan," ungkap Syakya.

Menurutnya, yang harus dipastikan bahwa kegiatan ini harus tepat sasaran, dan zero toleransi terhadap penyimpangan atau korupsi. Lebih lanjut siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut diserahkan mekanismenya kepada pemerintah.

“Bantuan ini harus tepat sasaran dan zero toleransi terhadap penyimpangan, terkait penerimanya kita serahkan mekanisme penentuan penerima dan pelaksanaannya kepada pemerintah,” tegas Syakya.

Kata dia, Pemerintah Aceh harus segera mengambil kebijakan terkait arah kebijakan anggaran penanganan Covid 19 karena memang sangat ditunggu oleh publik. Apalagi payung hukumnya sudah jelas.

"Realokasi anggaran tersebut tak perlu menunggu Perubahan APBA. Tinggal petakan saja dari pos anggaran mana saja yang akan dirasionalisasi. Namun sebaiknya perlu ada komunikasi dengan DPRA, agar bisa satu visi. Sehingga pada saat pembahasan APBA-P nanti tidak ada persoalan karena sudah disepakati sejak awal,"sebutnya.

Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...