Unduh Aplikasi

Tambang di Aceh, Antara Bencana dan Mata Pencarian

Tambang di Aceh, Antara Bencana dan Mata Pencarian
Aktivitas tambang Illegal di Desa Gleng Kecamatn Sungai Mas Aceh Barat

BANDA ACEH - Tambang ilegal semakin marak di Provinsi Aceh. Dampak dari tambang ilegal itu menimbulkan kerusakan hutan secara masif dan berdampak kepada lingkungan serta mengancam masyarakat di lingkungan itu.

“Hadirnya tambang di Aceh akan berdampak pada perusakan hutan secara masif, karena luas hutan yang dirusak akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur.

Dampak lainnya kemudian terhadap lahan, dimana terjadi pencemaran secara masif. Hal tersebut juga terus terjadi karena aktivitas penambangan menggunakan zat berbahaya serta beracun limbah (B3).

“Kerusakan ini juga sudah terjadi di depan mata dan bukan dilihat di sosial media (Youtube) lagi. Bahan baku pertambangan menggunakan B3 tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun,” ujar M Nur.

Selain itu, kata M Nur, para penambang juga menggunakan sistem pertambangan dengan zat merkuri dan bahan beracun lainnya. Dampak selanjutnya, yang dihasilkan akibat aktivitas tersebut yakni terganggunya kualitas sumber daya air dan wilayah yang akan di tambang.

“Setiap pertambangan akan memilih lokasi yang menyimpan banyak sumber air. Seterusnya saat tanah dikeruk, akan menimbulkan longsor dan gunung tidak ada kestabilan lagi,” ungkapnya.

Sebut, M Nur, jika hal tersebut terjadi, efek yang ditimbulkan akan berdampak kepada masyarakat dan menularkan beberapa penyakit yang disebabkan zat beracun. Selama air masih mengalir di sungai, limbah dari pertambangan tersebut akan terus mengalir.

“Tambang tersebut juga akan menghilangkan ruang populasi flora dan fauna, sehingga sumber daya alam hutan yang diandalkan dalam kehidupan sudah mulai habis,” tuturnya.

M Nur juga mengingatkan, jangan sampai karena kekayaan alam hasil Aceh, membuat mereka (penambang) cepat kaya, dengan cara merusak kehidupan jangka panjang.

“Sehingga banyak betul kerugian yang ditimbulkan oleh tambang, mulai dari sosial dan juga ekonomi menjadi sulit dan bertambah parah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, tambang illegal sangat banyak di Aceh, khususnya di enam kabupaten dan kota, dalam satu kabupaten ada 100 lebih alat berat. Misalnya, salah satunya di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Sungai Mas, hingga ke Pidie, ada ratusan alat berat yang tersebar di tengah-tengah hutan dan mengeruk hasil alam dengan melakukan tambang ilegal.

“Ada beberapa tambang ilegal di Aceh, yakni di Aceh Selatan, Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Subulussalam,” kata M Nur.

Pola keterlibatan pekerja di sektor tambang illegal, juga berbeda, ada pekerja yang bertugas sebagai mengeruk, mengangkut, mendulang dan masih banyak manusia yang terlibat dalam tambang ilegal yang sangat cukup parah. Dan ini salah satu bentuk pembiaran yang dilakukan oleh negara untuk membiarkan aktivitas ilegal berlangsung.

“Pemerintah seharusnya bekerja sama membangun mitra dengan lembaga penegakan hukum, karena ada sistem kelembagaan yang berbeda dengan pemerintah," ujar M Nur.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, DPMPTSP Aceh, Marzuki mengatakan pada tahun 2020, secara gelondongan belum dibagi jenis jumlah izin, namun Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi mencapai 221, dan ada 7 izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

"Data keseluruhan pada tahun 2020 tambang di Aceh sampai 221 izin usaha produksi dan 7 IUP OPK,"ujarnya.

Marzuki menjelaskan setelah lahirnya Undang-undang baru No 3 tahun 2020 tentang Minerba, semua kewenangan berada sudah ditarik ke Pemerintah Pusat.

Namun, pada tanggal 22 Desember lalu, pihaknya melangsungkan rapat dan dihadiri juga oleh Forkopimda sehingga Dinas Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil kesimpulan untuk Aceh dengan kekhususanya menggunakan Undang-Undang No.11 tahun 2006.

"Pada tanggal 22 Desember ada rapat yang dihadiri oleh Forkopimda dan dari Dinas ESDM Aceh dengan mengambil kesimpulan bahwa Aceh tetap dengan kekhususannya yang diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2006 ,"jelasnya.

Tambah Marzuki, sejak kewenangan tambang diambil alih oleh Pemerintah Aceh, mereka juga sudah menerima lagi permohonan di Aceh.

"Kewenangan itu sekarang sudah ada di Pemerintah Aceh dan kita sudah menerima lagi permohon (Izin)," katanya

Ia mengungkapkan kalau seluruh kabupaten/kota sudah memiliki tambang, kecuali kota Banda Aceh dan Sabang. Hal itu bisa dilihat dalam tata ruang Sumatera dan tata ruang pertambangan Sumatera.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Aceh, Irfannusir menjelaskan bahwa pihaknya berharap pemerintah membuat regulasi untuk memberdayakan tambang tradisional bagi masyarakat setempat. 

"Kami berharap agar pemerintah membuat regulasi untuk tambang tradisional dan memberdayakan tambang rakyat," jelasnya.

Tambah Irfannusir, ke depan mereka akan membuat regulasi tentang tambang dan dikelola secara tradisional dari pada harus menguntungkan sekelompok pengusaha saja.

“Seperti saat ini banyak sekali laporan yang masuk dari beberapa daerah mulai dari Beutong, Meulaboh, dan ada indikasi alat berat dari cukong-cukong Banda Aceh dan Medan,” ungkapnya.

Untuk saat ini, kata Irfannusir, di Lawe Alas, Aceh Tenggara, sedang marak tambang tradisional, sehingga perlu dibina, agar masyarakat setempat dapat menikmati kekayaan alamnya sendiri.

Ia mengkhawatirkan ada alat berat masuk ke lokasi dan membuat masyarakat terkucilkan. Sehingga ini perlu dilakukan pengawasan secara ketat oleh pihak-pihak terkait.

"Kekhawatiran kita jika ada alat berat yang masuk ke dalam lokasi dan masyarakat terkucilkan dengan adanya alat berat tersebut," jelasnya.

Menurutnya tambang rakyat tidak harus ditertipkan, karena masyarakat yang mengelola, dan seharusnya tambang itu dilegalkan dengan syarat tidak merusak hutan.

"Tidak usah menggunkan bahasa menertibkan jika itu tambang rakyat, dan pemerintah seharunya melegalkan yang tidak merusak lingkungan," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, ia mengharapkan pemerintah untuk melegalkan tambang-tambang tradisional dan melibatkan masyarakat kecil bekerja untuk sesuap nasi, dari pada melegalkan perusahan-perusahaan besar.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, menjelaskan bahwa tambang yang sudah diberikan izin akan diberikan pembinaan.

"Tambang di kita semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada yang sempurna. Kami juga memberikan pengawasan dengan kapasitas mereka,” kata Mahdinur.

Melli Saputri

Komentar

Loading...