Unduh Aplikasi

KASUS SENGKETA JAMINAN SANGGAH BANDING PROYEK ONCOLOGY RSUDZA

Tak Terima Putusan Pengadilan, Pemerintah Aceh Ajukan Banding

Tak Terima Putusan Pengadilan, Pemerintah Aceh Ajukan Banding
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh merintahkan kepada Bank Syariah Mandiri dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh membayar kerugian PT. MAM Energindo sebesar Rp 5,8 miliar, dalam kasus tender Pembangunan Gedung Oncology Center (MYC) dengan pagu anggaran Rp 237 miliar. Tak terima dengan putusan PN Banda Aceh, Pemerintah Aceh akhirnya mengajukan banding. 

Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh Mohd. Jully Fuady mengatakan upaya banding ini adalah langkah hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

"Setelah kami review dengan seksama terdapat penafsiran majelis hakim yang keliru, hal ini dilakukan untuk mendapatkan putusan yang lebih adil, objektif dan memberikan kepastian hukum,” kata Mohd. Jully Fuady kepada AJNN, Jumat (18/9).

Menurutnya masih tersedia upaya hukum bagi para pihak. Untuk itu, pihaknya sebagai Kuasa Hukum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Aceh sebagai pembanding II akan berupaya maksimal untuk mendapatkan dari putusan badan peradilan yang selaras dengan hukum formil dan materiil.

Kronologi kejadian perkara tersebut begini. Saat itu, PT Mam Energindo, merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam tender proyek yang berada di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA). Namun perusahaan itu kalah dalam tender, dan memenangkan perusahaan PT Adhi Persada Gedung-PT Andesmont Sakti KSO.

Kemudian, PT Mam Energindo melihat adanya dugaan kecurangan dalam proses tender di ULP Aceh. Perusahaan itu mengajukan sanggah banding terkait dengan proses tender itu. Namun pihak RSUDZA menolak sanggah banding PT Mam Energindo.

Kuasa hukum PT MAM Energindo, Mukhlis Mukhtar, kepada AJNN, Sabtu (25/1/2020) mengatakan pihaknya juga menolak dan tidak sependapat dengan jawaban sanggah banding yang diutarakan pihak RSUDZA. Dia mengaku akan menempuh jalur hukum terkait permasalahan tersebut.

Menurutnya, banyak sekali kerancuan dalam proses tender tersebut. Seperti, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perikatan kerja dengan PT Adhi Persada Gedung-PT Andesmont Sakti KSO, ditandatangani dalam kontrak (surat perjanjian) nomor 027/12079/02.A/2019, Senin, 30 Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 219 miliar.

Di hari yang sama, pihak RSUDZA juga melakukan pembayaran uang muka kerja berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 00400698/LS-BL/2019, sebesar Rp 13,5 miliar melalui rekening KSO APG-AS pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

"Jadi upaya hukum yang akan kami tempuh yaitu dengan membawa kasus ini ke pengadilan. Delik yang akan kami laporkan, masalah pidana terkait pencairan dana sebelum proses tender selesai," ucap Mukhlis Mukhtar saat itu.

Baca: Pengadilan Perintahkan BSM dan ULP Aceh Bayar Kerugian PT MAM Rp 5,8 Miliar

Lanjut Mukhlis, terkait adanya dugaan persaingan tidak sehat dan persekongkolan dalam proses penetapan pemenang tender multiyears ini, pihaknya akan membuat laporan kepada Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU).

Dia juga mempersoalkan penandatanganan kontrak yang dilakukan. Pasalnya, saat proses tandatangan kontrak dilakukan, PT MAM Energindo sebagai salah satu peserta tender sedang melakukan upaya sanggah banding. Artinya, proses tender belum selesai, sehingga kontrak yang dibuat tersebut menyalahi ketentuan.

"Atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan nanti akan kami bawa ke pengadilan. Terkait masalah kontrak, kami akan uji ke PTUN," pungkasnya.

Nah atas gugatan yang diajukan PT Mam Energindo itu terhadap  BSM dan ULP, pengadilan menolak eksepsi tergugat I untuk seluruhnya. Dimana dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yakni menyatakan tidak sah tindakan tergugat I yang mengabulkan permohonan pencairan (klaim) jaminan sanggah banding Nomor : MBG774027719920N, 7 Januari 2020;

Menyatakan tidak sah tindakan tergugat I (BSM) berupa pemindahbukuan (pendebetan) atas transaksi pembayaran klaim MBG774027719920N sanggah banding PT. MAM Energindo sebesar Rp 2.3 miliar, melalui rekening perusahaan penggugat yang ditujukan ke rekening Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PAD (Pendapatan Asli Aceh) di BPD Syariah.

Atas pemindah bukuan yang dilakukan BSM, berdasarkan surat yang diterbitkan oleh tergugat II (ULP), Nomor : PBJ.602/0234/2020, tanggal 4 Februari 2020, perihal permohonan pencairan atau klaim jaminan sanggah banding, pengadilan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, menghukum tergugat I untuk membayar kerugian (ganti rugi) materiil kepada penggugat sebesar Rp. 2.3 miliar. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp 3.5 miliar secara tanggung renteng, dan menghukum para tergugat untuk tunduk dalam putusan tersebut.

Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali dari tergugat (Uit Voerbaar bij vooraad).

Selanjutnya, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 476 ribu, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya II. Atas putusan pengadilan itu, tergugat menyatakan akan mengajukan banding.

Komentar

Loading...