Unduh Aplikasi

Tak Terima Pijay Masuk Kabupaten Termiskin, Kadinsos Persoalkan Data BPS

Tak Terima Pijay Masuk Kabupaten Termiskin, Kadinsos Persoalkan Data BPS
Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019

PIDIE JAYA - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di kantor bupati setempat, Selasa (18/6).

Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya tidak terima kabupaten tersebut masuk dalam kabupaten termiskin ke empat di Provinsi Aceh.

"Terkait angka kemiskinan di Pidie Jaya, kami merasa malu saat rapat dengan Kementerian di Pusat. Sebab Pusat mengacu pada data BPS, padahal data sebenarnya tidak seperti itu," kata Kepala Dinas Sosial Pidie Jaya, Cut Aminah.

Menurut Cut Aminah, data yang disodorkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie Jaya tidak sama dengan data yang dimiliki Dinas Sosial tersebut. Sehingga kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie pada tahun 2007 itu tetap bertengger pada posisi empat kabupaten termiskin di Aceh.

"Data yang kami miliki tidak sama dengan data BPS, Pusat hanya menerima data dari BPS, sehingga Pidie Jaya selalu menempati posisi kabupaten miskin. Padahal jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Pidie Jaya tidak miskin-miskin amat," jelas Cut Aminah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Pidie Jaya melalui Kasi Statistik Sosial, Subhan yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan, BPS adalah badan yang dipercayakan dan diamatkan oleh undang-undang dalam hal penyediaan data.

"BPS adalah badan independen tanpa ada intervensi dari pihak mana pun yang dipercaya menyediakan data secara makro, termasuk data kemiskinan," katanya.

Terkait pro kontra data yang dimiliki dinas tersebut, Subhan menjelaskan, pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengai prosedur dan SOP yang berlaku.

Sementara itu, Staf Advokasi TNP2K, Ady Safrijal kepada AJNN mengatakan, urusan statistik dan data adalah kewenangan BPS. Menurutnya, tidak ada data yang berbeda, hanya saja rumus untuk menghitung data yang digunakan antar dua instansi tersebut yang berbeda.

"Tidak ada yang salah sebenarnya, hanya rumus yang digunakan BPS dan Dinsos itu yang berbeda. Jadi mengunakan formula yang berbeda pasti hasilnya juga akan berbeda. Sebab masing-masing dinas mempunyai cara sendiri untuk menghitung data," jelasnya.

Edy berharap, instansi terkait harus sering mengelar workshop untuk mengelar data, hal itu untuk menyingkronkan data antar instansi.

"Instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangan harus sering gelar data, agar datanya klop. Jadi tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi data yang salah," harapnya menegaskan.

Pantauan AJNN, Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi, perwakilan BPS Pidie Jaya, serta seluruh SKPK dalam kabupaten setempat hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...