Unduh Aplikasi

Tak Teken Interpelasi, Fraksi PPP: Plt Gubernur Tidak Melanggar Aturan

Tak Teken Interpelasi, Fraksi PPP: Plt Gubernur Tidak Melanggar Aturan
Foto: Net

BANDA ACEH - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menandatangani usulan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang sedang bergulir saat ini.

Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin MZ menilai hak interpelasi itu belum layak digunakan karena Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sejauh ini tidak melanggar aturan.

"Jadi pak Plt Gubernur masih melakukan sesuatu secara on the track, sehingga fraksi kami menilai tidak perlu melakukan hak bertanya atau interpelasi," kata Ihsanuddin kepada AJNN, Selasa (8/9).

Selain itu, Ihsanuddin melihat, pertanyaan yang bakal ditanyakan kepada Plt Gubernur Aceh juga tidak masuk pada subtansi yang mengharuskan penggunaan hak interpelasi, dan masih bisa dengan cara musyawarah bersama.

"Kalau itu (anggaran refocusing) yang menjadi pertanyaan tidak substantif harus interpelasi, tapi masih bisa duduk semeja, musyawarah mufakat," ujarnya.

Ihsanuddin menyampaikan, persoalan dana refocusing sudah diatur melalui Perppu dan PMK. Dimana, Pemerintah Aceh diberikan ruang besar melakukan revisi anggaran pada tahun berjalan yakni APBA 2020.

Kemudian, lanjut Ihsanuddin, Plt Gubernur Aceh juga sering menghadiri rapat-rapat paripurna DPRA. Sejak dilantik 2017 lalu sudah lima kali mengikuti sidang, meskipun dalam beberapa kesempatan diwakilkan.

"Tapi kalau tentang hal yang sangat substantif Plt Gubernur pasti hadir," tutur Ihsanuddin.

Komentar

Loading...