Unduh Aplikasi

Tak Perlu UUPA

Tak Perlu UUPA
ilustrasi: laboratory

LAGI-lagi Undang-Undang Pemerintah Aceh dipreteli. Adalah aturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi polemik. KPU menyatakan pengajuan calon anggota legislatif untuk setiap partai politik peserta pemilu di seluruh tingkatan, baik itu di kabupaten atau kota dan provinsi hanya maksimum 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Aturan baru yang ini berlaku bagi seluruh partai politik di Aceh, lokal ataupun nasional. Padahal selama ini partai politik di Aceh berhak mengajukan jumlah calon anggota legislatif 20 persen lebih banyak berdasarkan UUPA, sebagai buah dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia.

Tindakan KPU ini bukan kejutan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menuai kontroversi yang mengakibatkan sejumlah politikus asal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggugat pasal-pasal yang bertolak belakang dengan UUPA ke Mahkamah Konstitusi.

Di Aceh, salah satunya, para politikus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah diharuskan mampu membaca Alquran. Ada banyak ketentuan lain yang berbeda di Aceh berdasarkan undang-undang khusus ini. Namun sepertinya, hal itu tak pernah dipandang istimewa oleh Jakarta.

Alangkah lebih bijaksana jika Jakarta mengurangi ketegangan tensi politik di Aceh dengan tetap menghargai aturan khusus yang berlaku di Aceh. Apalagi, aturan tentang kuota calon anggota legislatif telah menjadi lembaran resmi daerah. Hal-hal seperti ini harusnya dapat dihindari.

Apalagi, salah satu komisioner KPU adalah putra Aceh. Dia harusnya memberikan penjelasan dan pemahaman tentang Aceh setelah kegagalan wakil rakyat asal Aceh di Senayan dalam mengempang aturan yang tak sesuai dengan kekhususan tersebut.

Di Aceh, para politikus dan akademisi, dengan masukan dari publik, perlu duduk kembali bersama untuk mengantisipasi kecolongan karena ketidakpekaan Jakarta kepada Aceh dan lemahnya diplomasi Pemerintah Aceh di tingkat pusat. Kekhususan Aceh tak boleh ditanggalkan, satu per satu. Kalau semua sama seperti keinginan Jakarta, tak perlu UUPA diberlakukan di Aceh.

Komentar

Loading...