Tak Miliki Anggaran Jalankan Tahapan Pilkada, Akademisi: Abai dan Tidak Bertanggung Jawab

Tak Miliki Anggaran Jalankan Tahapan Pilkada, Akademisi: Abai dan Tidak Bertanggung Jawab
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh beberapa waktu lalu baru saja membatalkan tahapan Pilkada 2022. Pembatalan itu dilakukan setelah keluar surat dari Gubernur Aceh bahwa tidak adanya anggaran untuk menjalankan tahapan tersebut.

Akademisi Universitas Muhamdiyah Aceh (Unmuha) Taufik A Karim mengatakan, pembatalan tahapan itu menurutnya hal yang abai dan tidak bertanggung jawab terhadap proses demokrasi politik di Aceh.

Pasalnya, kata Taufik, dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 65 dan didukung Pasal 73, bahwa sirkulasi Pilkada 5 tahun sekali. Untuk melaksanakan pilkada secara normal, menurutnya saat ini kondisi Aceh jauh lebih baik dari pada masa konflik, tanpa darurat politik.

"Jangan-jangan, sejak awal ada yang merekayasa untuk gagal karena ada tekanan politik tertentu dan pihak tertentu sehingga gagal tidak ada anggaran," kata Taufik saat ditanyai AJNN, Senin (5/4/2021).

Baca: Pakar Sebut Masih Ada Peluang Aceh Pilkada 2022

Menurutnya, jika tahapan Pilkada itu ditunda karena alasan tidak ada anggaran, itu hanya konspirasi Pemerintah, KIP dan DPRA yang pura-pura diam.

Ia merincikan, merujuk pada APBA yang diberikan untuk Aceh sebanyak Rp 17 triliun. Dan untuk belanja pegawai sendiri itu sangat cepat diambil yakni Rp 830 miliar (setara 65-70 persen) di luar dana anggaran otonomi khusus (Otsus).

"Rusak logikanya serta sama sekali tidak rasional jika untuk Pilkada sekitar Rp 214 miliar dan atau lebih. Menunda serta menggagalkan pilkada merupakan tindak politik amoral," jelasnya.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini