Unduh Aplikasi

Tak Lampirkan RKA, DPRK Aceh Barat Tunda Pembahasan KUA-PPAS

Tak Lampirkan RKA, DPRK Aceh Barat Tunda Pembahasan KUA-PPAS
ilustrasi. Foto: Halloriau

ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menunda sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harusnya berlangsung pada Kamis, (10/11).

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE mengatakan, penundaan tersebut lantaran banyak hal yang harus dipenuhi oleh eksekutif terkait dengan KUA-PPAS yang telah diajukan, salah satunya tidak dilampirkan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Ini kita bukan menolak, tapi kita mau dalam KUA-PPAS ini dilampirkan RKA masing- masing SKPK sehingga antara KUA-PPAS dan RKA saat dilakukan pembahasan sinkron antara program serta plafon anggaran sementara dengan RKA. Kalau Menolak kan tidak mungkin kemarin itu KUA-nya kita sahkan,” kata Ramli, kepada wartawan.

Ramli menambahkan, adanya permintaan dari DPRK agar dilampirkan secara langsung RKA dalam KUA- PPAS untuk memudahkan DPRK dalam melihat kesamaan anggaran dalam PPAS dan RKA sehingga nantinya tidak ada perubahan saat dilakukan pembahasan dan kajian terhadap RKA.

Selain itu, kata dia, penundaan tersebut dilakukan lantaran hingga saat diajukannya KUA- PPAS oleh Pemkab Aceh Barat, Dewan setempat belum memperoleh peraturan bupati terkait dengan daftar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan di kabupaten setempat.

“Pentingnya daftar satuan harga ini agar kita bisa lihat harga-harga yang diajukan dalam anggaran, karena kita khawatir nantinya antara ainas atau badan A berbeda dengan dinas atau badan B,” ungkapnya.

Menurut Ramli, tidak samanya satuan harga antara satu dinas dengan dinas lainnya terkait pengadaan barang dan jasa selama ini, lantaran dirinya sering mendapat pengaduan dari rekanan yang melaksanakan pekerjaan di Aceh Barat.

Pentingnya DPRK setempat mempelajari daftar harga satuan pengadaan barang dan jasa menurutnya juga untuk bisa melihat perbandingan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan harga barang yang dijual di pasaran.

“Misalnya Dinas Kesehatan ingin melakukan pengadaan air infus, itu harga air infus sesuai dengan E-Katalog 8.500 rupiah tapi dalam pengadaan itu mencapai 17.500 rupiah inikan sudah tidak sesuai lagi jadinya. Makanya jika kita pegangan daftar harga satuan itu saat ada selisih kita bisa meminta direvisi,” ujarnya.

Setelah adanya penundaan pembahasan terkait dengan KUA- PPAS tersebut, kata dia, maka Badan Musyawarah DPRK setempat akan duduk kembali untuk menjadwal ulang rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Komentar

Loading...