Unduh Aplikasi

Tak Jumpa Gubernur, Pendemo Titip Surat melalui Kadis Perhubungan

Tak Jumpa Gubernur, Pendemo Titip Surat melalui Kadis Perhubungan
Ketua Koalisi Transprortasi Aceh, Supriadi menitipkan surat untuk Gubernur Aceh ke Kadis Perhubungan

BANDA ACEH - Koalisi Tansportasi Aceh menolak keras adanya tranportasi berbasis online di Banda Aceh dan Aceh Besar. Mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Aceh agar persoalan tersebut bisa disampaikan langsung.

Baca: Koalisi Tansportasi Aceh Demo Kantor Gubernur

Setelah berorasi satu jam lebih, akhirnya massa difasilitasi Kepala Dinas Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Mahdi Effendi untuk musyawarah bersama Dinas Perhubungan Aceh.

Namun, para perwakilan aksi tersebut tidak ingin bermusyawarah bila hanya dengan kepala dinas saja, melainkan harus bisa berjumpa dan langsung menyampaikan keluhannya kepada Gubernur atau Wakil Gubenur Aceh.

"Kami yang masuk ke dalam mewakili ratusan orang, namun karena saat ini belum bisa bertemu kami akan menunggu. Kalau gubernur atau wakil tidak bisa bertemu hari ini maka rapat ini tidak bisa kami lanjutkan, kami ke sini hanya ingin bertemu gubernur dan wakil gubernur saja," kata Ketua Koalisi Transprortasi Aceh, Supriadi dalam pertemuan singkat bersama para SKPA, Senin (16/10).

Karena Gubernur dan Wakil Gubenur sedang berada di luar daerah, mereka menitipkan surat melalui Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Zulkarnain untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh.

Surat yang diberikan itu berisi penolakan atas kehadiran transprortasi berbasis online di Banda Aceh dan Aceh Besar, serta permintaan waktu agar mereka bisa dipertemukan dengan Gubernur Aceh.

"Surat ini kami titipkan untuk bapak gubernur, mohon disampaikan, kami ingin bertemu dengan beliau supaya bisa menyampaikan langsung permasalahan kami," ujarnya.

Supriadi berharap, Gubenur Aceh bisa mendengarkan permintaan kami untuk tidak mengizinkan transprortasi online berjalan di Aceh dan menghentikannya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Aceh, Zulkarnain berjanji akan menyampaikan surat itu kepada Gubernur Aceh dan nantinya akan diatur kembali terkait pertemuan para koalisi transprortasi Aceh ini dengan gubernur.

"Kami janji akan menyampaikan ini kepada gubernur secepat mungkin," tuturnya.

Kata Zulkarnain, keluhan adanya transprortasi online ini bukan hanya di Aceh saja, tetapi juga banyak di provinsi lainnya, bahkan ini sudah menjadi persoalan nasional. Untuk saat ini juga belum ada kebijakan baru yang dikeluarkan.

"Kedepan belum tau dan pihak pemerintah pasti akan ada solusi, kita hanya menunggu regulasi terbaru dari Kementrian Perhubungan," jelasnya.

Sebelumnya, ratusan masyarakat dari Koalisi Tansportasi Aceh berunjuk rasa menolak adanya tranportasi berbasis online di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...