Unduh Aplikasi

Tak Berikan Dokumen Putusan KIA, Pemkab Aceh Barat Didemo

Tak Berikan Dokumen Putusan KIA, Pemkab Aceh Barat Didemo
ACEH BARAT - Puluhan warga bekas Dusun Nelayan Makmur, Desa Pasi Pinang Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat mendatangi kantor bupati untuk meminta putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) terkait permohonan dokumen bukti kepemilikan tanah bekas Dusun Nelayan Makmur yang kini dikuasai pemkab setempat.

Masyarakat yang mayoritas perempuan itu juga didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh. Kedatangan warga disambut oleh Bupati Aceh Barat, Teuku Alaidinsyah, Senin (7/3).

Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Herman SH mengatakan, penyerahan putusan KIA ke Bupati Aceh Barat, karena sejak adanya putusan KIA tanggal 11 Februari 2016 , hingga saat ini pihak Pemkab Aceh Barat melalui  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi termohon belum menyerahkan dokumen yang disengketakan.

"Padahal sudah satu bulan putusan tersebut dikeluarkan KIA. Tapi PPID belum serahkan dokumen yang kami minta. Harusnya sesuai putusan, dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan ditetapkan wajib termohon memenuhinya," kata Herman.

Dirinya juga mengancam, apabila dalam waktu lima hari kedepan termohon tidak menyerahkan dokumen terkait kepemilikan tanah bekas Dusun Nelayan Makmur tersebut. Maka pihaknya akan kembali menempuh jalur hukum dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

"Dokumen ini sangat penting bagi warga untuk melihat siapa pemilik lahan bekas Dusun Nelayan makmur itu. Apabila hasil kajian itu milik masyarakat, pemerintah harus mengembalikannya kepada masyarakat yang pernah menempati area lokasi tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Teuku Alaidinsyah mengatakan, akan segera memerintahkan PPID untuk menyerahkan setiap dokumen yang diminta oleh warga tersebut.

Dirinya mengaku tak mengetahui kalau warga bekas Dusun Nelayan Makmur melalui LBH pernah melakuan uji akses ke PPID hingga berujung kemeja gugatan KIA.

"Ini saya baru tahu kalau ada sengketa informasi. Saya akan perintahkan PPID untuk segera menyerahkan dokumen yang diminta sesuai yang tercantum dalam putusan,”kata dia.

Haji Tito--sapaan Alaidinsyah menjelaskan, selama ini memang terjadi sengketa lahan antara warga dengan Pemerintah Aceh Barat. Pasalnya, warga yang pernah tinggal di lahan tersebut mengklaim tanah tersebut milik mereka.

"Lahan yang sengketa ini milik pemerintah, bukan mili masyarakat. Bahkan sudah ada hasil telaah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN),”sebutnya.

Selain itu, Haji Tito menambahkan, warga yang meminta tanahnya untuk dikembalikan itu merupakan warga Desa Padang Seurahet yang direlokasi ke Desa Pasi Pinang sekitar tahun 2004.

"Warga yang mengaku tanah itu milik mereka, sebelumnya tinggal di Padang Seurahet, kemudian pemkab merelokasi ke desa lahan yang sudah menjadi sengketa ini. Tapi saya tidak mengetahui kenapa bisa terjadi sengketa seperti sekarang," tambahnya.

Komentar

Loading...