Unduh Aplikasi

Tak benar 11 KK korban konflik Bireuen pernah terima bantuan

BIREUEN -  Adanya informasi yang mengatakan 11 Kepala Keluarga (KK) korban konflik di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pernah  menerima bantuan dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ternyata tak benar.

Bantahan itu disampaikan  Idris Thaleb atau yang akrap disapa Aparih Juli, tokoh masyarakat di Kecamatan Juli. Kata dia, menyaksikan nasib 11 KK korban konflik yang kini menempati bekas Sekolah Dasar Negeri 6 Juli KM 13 itu sangat menyedihkan. Pasalnya mereka tak punya apa-apa sehingga terpaksa tinggal di sana.

Semakin lengkap penderitaan mereka tatkala Aceh berlimpah rupiah atas nama perdamaian, namun mereka tak tersentuh, seperti sengaja dilupakan.

Baca:  Nasib korban konflik di Bireuen kian tak menentu

Ini pula yang membuat Aparih mantan kombatan yang kini menjabat Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Daerah II Wilayah Bate Iliek tak kuasa melihat nasib para korban.

“Informasi yang mengatakan mereka mendapatkan bantuan itu tidak benar. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh 11 KK, dan pengakuan aparat Desa Buket Mulia, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun, sampai saat ini,”  ungkap Aparih kepada AJNN, Jumat (10/10).

Kini 11 KK korban konflik itu menempati bekas Sekolah Dasar Negeri 6 Juli, Bireuen. Belakangan ada pihak yang mempermasalahkan, pasalnya tanah tempat sekolah itu berdiri sudah diklaim milik pihak tertentu. Sehingga mereka dipaksakan untuk keluar dari ruang kelas yang telah mereka tempati sejak 2004 lalu.

Kini persoalan tersebut menjadi isu hangat, publik mulai menaruh perhatian terhadap nasib mereka. Itu tidak terlepas dari pemberitaan media. Bahkan pemerintah yang dulunya tak peduli dengan dalih tak mengetahui, namun belakangan sudah mulai mendiskusikan.

Baca: Korban konflik diminta kosongkan gedung bekas SD 

“Kalau ingin mengusir mereka harus menyediakan tempat lain dulu, jangan main usir begitu saja mereka juga manusia seperti kita, kalau diusir harus tinggal dimana, karena mereka tak punya harta dan tanah untuk membangun rumah,” protesnya.

Kemudian Aparih juga menyesalkan banyak tokoh yang berada di Kecamatan Juli tapi tidak tahu tentang persoalan tersebut apalagi memperdulikan 11 KK tersebut yang sudah sepuluh tahun lamanya.

Ia juga meminta supaya persoalan tersebut jangan diseret kemana-mana untuk kepentingan pribadi atau kelompok, apalagi politik, karena ini murni untuk memperjuangkan hak dan penghidupan yang layak terhadap mereka. Ia juga mengharapkan Pemerintah Bireuen  mencari solusi untuk  penyelesaian nasib korban.

“Dalam Undang-Undang 1945 saja sudah menjamin warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kenapa di Bireuen masih ada warganya yang tidak memiliki rumah tetapi dibiarkan, mereka itu korban konflik. Korban konflik yang lain sudah memiliki rumah yang megah, kenapa mereka masih tinggal di pengungsian,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Bireuen, H Ruslan M Daud, di hadapan para wartawan menyampaikan, bahwa dirinya telah menerima data tentang adanya bantuan rumah bagi korban konflik di Gampong Buket Mulia, Kecamatan Juli, dari BRA.

“Saya sudah menerima data tentang adanya aliran bantuan bagi korban konflik di Bukit Mulia dari BRA. Saya akan mempelajari lebih lanjut, dan ini perlu kita cek and ricek lebih lanjut, apakah mereka termasuk penerima bantuan atau  tidak, kita lihat nanti,” begitu alasan Ruslan.

Sementara itu DPRK Bireuen menegaskan akan memperjuangkan nasib korban. Setidaknya dalam pembahasan APBK 2015 mereka akan berusaha mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni.

Baca: DPRK akan perjuangan rumah bantuan tahun depan

“DPRK Bireuen akan memperjuangan nasib korban untuk mendapatkan bantuan rumah pada pada tahun anggaran 2015,” kata Muchlis Rama, anggota DPRK dari Daerah Pemilihan 4 (Juli dan Jeumpa).

SAFRI MS

Komentar

Loading...