Tak Ada Lagi Royalti dari PT PBM, Aceh Barat Hanya Peroleh Dana CSR

Tak Ada Lagi Royalti dari PT PBM, Aceh Barat Hanya Peroleh Dana CSR
Kawasan pertambangan Batubara milik PT PBM di Desa Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. Foto: Dokumentasi GeRAK Aceh Barat.

ACEH BARAT - Meski PT.PBM sudah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat untuk memuluskan aktivitasnya dengan beberapa catatan.

Namun, beroperasinya perusahaan tersebut di kawasan Kecamatan Kaway XVI tak menghadirkan royalti atau iuran eksplorasi lagi bagi daerah.

Jelas saja, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, dan juga IUP Khusus operasi produksi (IUPK), dan juga IUP Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian untuk komoditas batubara yang melakukan kegiatan nilai tambah di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen.

Pada ayat 2 UU tersebut disebutkan pula, perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

“Royalti sekarang begini, masalah royalti yang ada kekuatan kita minta ke mereka mempekerjakan 70 persen tenaga kerja daerah, sedangkan yang lain  itu kan sudah diatur undang-undang bersifat nasional,” kata Bupati Aceh Barat, Ramli MS, kepada wartawan.

Adanya benturan dengan kebijakan secara nasional yang diberlakukan saat ini, menjadi kendala bagi daerah untuk memperoleh Royalti. Namun, menyangkut dana Coorporat Social Responsibility (CSR) tetap menjadi tanggung jawab perusahaan untuk disalurkan.

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini