Unduh Aplikasi

Tagihan Listrik Menunggak, Kajari Aceh Utara: Harusnya Pemkab Beri Contoh yang Bagus

Tagihan Listrik Menunggak, Kajari Aceh Utara: Harusnya Pemkab Beri Contoh yang Bagus
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi. Foto: Dok AJNN

LHOKSEUMAWE - Tunggakan listrik di Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp1.222.868.907. Hal itu diketahui berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, selaku pengacara negara.

Adapun data tunggakan pelanggan Pemda Aceh Utara Bulan Juli 2020 yakni, DLHK Aceh Utara tunggakan sebanyak Rp6.136.688, Kantor Keuchik Tanjong DR Rp163.625, BPBD Aceh Utara Rp10.890.414, kantor PLT DLHK Aceh Utara Rp2.732.534.

Kantor Bupati Aceh Utara, tagihan listrik mencapai Rp1.102,316.514, Rumah Sakit Pratama Aceh Utara Rp42.588.000, dan Instalasi Farmasi Kesehatan, Rp12.040.500. Dengan total keseluruhan Rp Rp1.222.868.907.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, mengatakan secara nasional Kejaksaan Agung ada MoU dengan PLN (Persero), khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Dengan adanya MoU itu, Manager PLN Unit Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, Heru Eriady memberikan SKK untuk memohon penertiban tunggakan tagihan listrik di Kantor Pemerintah Aceh Utara,” kata Pipuk Firman Priyadi kepada AJNN, Kamis (6/8).

Atas SKK tersebut pihaknya sudah mengundang (memanggil) Kepala BPBD Aceh Utara, Amir Hamzah, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin atas tunggakan RS Pratama.

“Kepala BPBD sudah memenuhi undangan kami, tapi Kepala Dinas Kesehatan belum karena ada halangan. Dan hari ini kepala DLHK juga sudah datang,” ujarnya.

Lanjut Pipuk, pihaknya akan memanggil seluruh kepala intansi yang kantornya mengalami tunggakan, termasuk Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib atau Cek Mad.

“Ini adalah kasus perdata bukan pidana, jadi kami tidak sebutkan dengan pemanggilan tapi mengundang mereka,” jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ketika masyarakat yang menunggak tagihan listrik pelanggan pasti diputusi. Harusnya pemerintah daerah memberikan contoh yang bagus.

“Toh, juga untuk membayar listrik ada dianggarkan dalam APBD, dan itu rutin. Bagaimana prosesnya hingga tagihan listrik ini tidak dibayar,” imbuhnya.

Komentar

Loading...