Unduh Aplikasi

Syukri Abdullah: Yang Bilang DPRA Bisa Batalkan Qanun Tak Paham Aturan

Syukri Abdullah: Yang Bilang DPRA Bisa Batalkan Qanun Tak Paham Aturan
Terkait Realokasi Anggaran, Plt Gubernur Aceh Hanya Perlu Melapor

BANDA ACEH - Akademisi Universitas Syiah Kuala, Syukri Abdullah, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak punya hak untuk membatalkan qanun. Urusan pelaksanaan atau pembatalan sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif.

“Dewan itu tidak punya hak untuk membatalkan qanun. Apapun yang dilakukan, itu harus ada persetujuan bersama gubernur,” kata Syukri, Senin (20/7).

Menurut Syukri, yang berkuasa dalam melaksanakan anggaran adalah gubernur. Dewan hanya bertugas untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah anggaran. Jika anggaran itu sudah diqanunkan, mereka tidak berhak mengutak-atik anggaran tersebut.

“Jika ada yang berbicara dewan akan membatalkan qanun, berarti dia tidak paham aturan. Jangan-jangan ini hanya permainan untuk menjelek-jelekkan nama dewan. Ada kemungkinan gubernur bermain politik lewat sekretaris dewan atau macam-macam,” kata Syukri.

Syukri mengatakan idealnya proyek-proyek yang dikerjakan dengan skema tahun jamak (multiyears), kata Syukri, dirangkum dalam satu qanun khusus. Dalam qanun itu dirincikan nama proyek, besar biaya, durasi pengerjaan, dan sumber dana.

Kalau dewan ingin merevisi proyek tersebut, kata Syukri, hal itu mungkin dilakukan dalam rapat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun dalam hal ini, kata dia, posisi dewan lemah. Jika dewan tidak menyetujui rencana yang diajukan eksekutif, gubernur dapat menetapkan anggaran lewat peraturan gubernur.

“Dewan boleh ngomong apa saja. Tapi mereka tetap tak punya hak mengubah anggaran. Berbeda dengan gubernur. Dia boleh batalkan proyek. Bahkan mengganti kepala dinas saja boleh,” kata Syukri.

Yang bisa dilakukan dewan, kata Syukri menyarankan, adalah mengawasi pelaksanaan proyek itu. Saat reses, kata Syukri, dewan mencocokkan pembangunan di lapangan dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

Di lapangan, jika ada ketidaksesuaian, dewan dapat memanggil pihak eksekutif melalui komisi-komisi. Andai hal ini diabaikan, kata Syukri, dewan dapat mengajukan interpelasi atau hak menyampaikan pendapat. Dengan demikian, kata Syukri, dewan tidak sekadar menduga-duga kecurangan.

Komentar

Loading...