Susun Ulang Hubungan Aceh-Jakarta

Susun Ulang Hubungan Aceh-Jakarta
Ilustrasi: Bisnis Muda

REVISI Undang-Undang Pemerintah Aceh harus mengembalikan seluruh kewenangan Aceh kepada Pemerintahan Aceh. Kewenangan itu tidak boleh disunat apalagi diamputasi, seperti yang terjadi selama ini. 

Ini bukan sekadar soal mempekerjakan orang-orang Aceh ke dalam lembaga-lembaga vertikal yang berada di Aceh. Ini adalah tentang Aceh menjalankan prinsip self government sesuai dengan butir-butir dalam Kesepakatan Damai Helsinki. 

Saat ini, UUPA hampir tak ada makna. Kedudukan Aceh tak berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Aceh cuma dapat label otonomi khusus yang sebenarnya tidak khusus-khusus amat. 

Dalam mengurus terminal saja, misalnya, Aceh harus tunduk kepada pemerintah pusat. Jika Aceh benar-benar menjalankan otonomi, maka kewenangan untuk memberikan pelayanan di terminal-terminal di Aceh berada dalam kewenangan pemerintah kota atau pemerintah provinsi.

Dalam urusan mengelola hutan, Aceh juga tak mendapatkan kewenangan yang sepantasnya diterima sesuai status otonomi. Kita jangan dulu membahas soal ketidakmampuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang melempem, seperti kerupuk disiram air, dalam mengelola hutan. 

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan penuh mengurusi setiap jengkal hutan Aceh, dari perbatasan Sumatera Utara hingga ke Pulau Weh. Saat hutan Aceh dikelola oleh pemerintah pusat, lewat tangan-tangan mereka di daerah, maka yang kerap terjadi adalah saling lempar tanggung jawab. 

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini