Unduh Aplikasi

Surati Menteri ATR/BPN, Gubernur DKI Jakarta Minta HGB 3 Pulau Reklamasi Dibatalkan

Surati Menteri ATR/BPN, Gubernur DKI Jakarta Minta HGB 3 Pulau Reklamasi Dibatalkan
Surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Foto: Ist

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal itu mengenai permohonan untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi yakni pulau C, D, dan G.

Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 29 Desember 2017 itu menyampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Kajian ini perlu diiakukan sehubungan dengan adanya berbagai masukan dan para ahli dan sebagian masyarakat terkait reklamai. Sajauh ini dalam reviu awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan Ini dan dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan naklamasi tersebut.

Di samping itu, rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta dan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil telah dicabut dari proses dan agenda pambahasan di DPRD DKI Jakarta, dan pemerintah sedang menyiapkan rancangan baru.

Tanpa adanya rancangan peraturan daerah tersebut maka tidak ada pangaturan dari kagiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil reklamasl.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang disampaikan kepada BPN yaitu, Pemerintah DKI Jakarta menarik kembali seluruh surat-surat terkalt dengan berdampak pada penertiban HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantal Utara Jakarta. Surat yang dimaksud termasuk korespondensi yang dikirimkan oleh Gubenur dan seluruh jajaran Pemerintah DKI Jakarta kepada BPN.

Dan, juga meminta kepada BPN untuk tidak menerbitkan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain pulau C, D dan Pulau G.

Komentar

Loading...