Unduh Aplikasi

Surati ESDM, Jaman Minta Tolak Permintaan Pemerintah Aceh Kelola Blok B

Surati ESDM, Jaman Minta Tolak Permintaan Pemerintah Aceh Kelola Blok B
Surat Jaman yang ditujukan kepada Menteri ESDM. Foto: Ist

BANDA ACEH - Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Aceh, yang merupakan salah satu organisasi pendukung Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Dalam surat yang diteken Ketua Jaman, Safaruddin, tertanggal 7 November 2019, meminta agar ESDM menolak permintaan Pemerintah Aceh yang ingin mengelola minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara.

Safaruddin yang dikonfirmasi ulang AJNN mengatakan pihaknya mendukung agar blok migas di Aceh Utara dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya ia menilai Pemerintah Aceh belum mampu untuk mengurus blok migas tersebut.

"Pengamatan kami kalau Pemerintah Aceh belum siap melaksanakan pembangunan industri dalam skala besar di Aceh," kata Safaruddin, Kamis (7/11).

Ia mencotohkan seperti pembangunan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang sudah hampir dua tahun tidak berjalan. Padahal untuk kawasan KEK Arun sendiri sudah tersedia berbagai sarana pendukung seperti pelabuhan, bandara, listrik, air dan sarana lainnya.

"Apalagi untuk mengelola blok migas tentu kami khawatir tidak akan berjalan dan akan berdampak pada penghasilan blok migas tersebut yang tidak akan diperoleh oleh Pemerintah Aceh, belum lagi dalam hal PT Emas Mineral Mumi (EMM) yang dicabut rekomendasinya oleh Plt Gubernur beberapa waktu lalu," ujar Safaruddin.

Menurutnya, BUMN Pertamina merupakan perusahaan yang sudah profesional di bidang migas, dan sudah sangat berpengalaman, sementara Pemerintah Aceh belum ada persiapan apapun terkait dengan keinginan untuk mengelola blok migas tersebut.

"Apalagi dalam pengelolaan blok migas di Blok B Aceh Utara, Pertamina sudah mengajukan proposal untuk pengelolaan blok migas tersebut sejak tahun 2016, dan Pemerintah Aceh juga sudah pernah menandatangani persetujuan pengelolaan blok migas tersebut oleh Pertamina," ungkapnya.

Sehingga, kata Safaruddin, tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh untuk secara sepihak dan spontanitas mengambil alih pengelolaan blok migas tersebut dari Pemerintah Pusat. Bahkan ia menilai keinginan Plt Gubernur, Nova Iriansyah akan memberikan dampak negatif terhadap minat investasi di Aceh.

"Kalau begini sikap Pemerintah Aceh, akan banyak pihak menilai Pemerintah Aceh tidak konsisten dan plin plan dalan perizinan investasi," ujarnya.

Ia mengungkapkan dalam surat yang dikirimkan itu juga diteruskan ke Menteri Dalam Negeri. Tujuannya agar Kemendagri memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh dalam menjaga iklim investasi di Provinsi Aceh.

"Kami juga mohon kepada Menteri ESDM dan Mendagri agar mengarahkan Pemerintah Aceh agar dalam urusan keinginan pengelolaan migas di Aceh untuk selalu melibatkan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015," jelansya.

Oleh karena itu, kata Safar, pihaknya mendukung sepenuhnya pengelolaan Blok Migas Eks Exxon Mobil di Aceh Utara untuk di kelola oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN Pertamina.

"Kami juga meminta agar ada pembangian dari hasil migas blok tersebut disisihkan dua persen pertahun yang dialokasikan untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat Aceh yang masih menempati rumah tidak layak huni," kata Safaruddin.

Komentar

Loading...