Unduh Aplikasi

Surat Sekda Aceh Dinilai Tak Sejalan dengan Kebijakan Plt Gubernur

Surat Sekda Aceh Dinilai Tak Sejalan dengan Kebijakan Plt Gubernur
Surat Sekda Aceh yang diteken Taqwallah. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dalam hal ini Pelaksana Nota Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh mengeluarkan surat mengenai tindaklanjut moratorium sektor pertambangan mineral dan batubara serta perkebunan kepala sawit.

Surat bernomor 540/1112, tertanggal 24 Januari 2019 yang diteken oleh Dr Taqwallah atas nama Gubernur Aceh atau selaku pemegang nota dinas Sekda Aceh itu ditujukan kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Pertanian dan Perkebunan Aceh, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dan untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan berakhirnya Intsruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/ 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang perpanjangan moratorium izin prinsip penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kelapa sawit yang berakhir pada tanggal 12 Juni 2018.

Serta, Intsruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 05/INSTR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berakhir pada tanggal 15 Juni 2018.

Surat Sekda Aceh yang diteken Taqwallah. Foto: Dok AJNN

Kedua moratorium itu sejauh ini belum dilanjutkan atau ditetapkan yang baru, karena hal tersebut, kepada dinas terkait diminta memperhatikan kembali tata kelola pertambangan yang baik di Aceh khususnya mineral logam dan batubara untuk menjamin keberlangsungan investasi sektor pertambangan serta perkebunan kelapa sawit dengan melakukan kajian secara konprehensif mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Aceh.

Baca: Pencabutan 98 IUP oleh Plt Gubernur Aceh Merupakan Warisan Tak Ternilai

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Plt Gubernur Aceh, Inspektur Aceh, Bappeda Aceh, Biro Hukum Setda Aceh dan Biro Perekonomian Setda Aceh.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mempertanyakan dasar dikeluarkannya surat itu. Pasalnya surat tersebut diteken oleh pemegang nota dinas, dan bukan Sekda Aceh definitif.

"Dasarnya apa, kami ragu terkait keabsahan surat itu, karena bukan diteken oleh Sekda Aceh," kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (20/2).

Seharusnya, kata Askhalani, kebijakan publik yang berdampak besar dan berhubungan dengan orang banyak seperti ini harus diteken pejabat yang tepat yakni langsung oleh Plt Gubernur Aceh.

Untuk itu, Askhalani mendesak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah segera mencabut surat tersebut mengingat tingkat keabsahannya masih sangat diragukan.

"Ini kebijakan publik berdampak besar, jadi tidak boleh diteken oleh pemegang nota dinas. Untuk itu Plt Gubernur Aceh harus mencabutnya," tegas Askhalani.

Askhalani juga menilai surat yang diteken itu tanpa adanya telaaf staf dinas terkait. Bahkan ia menilai pemegang nota dinas itu tidak mendukung kebijakan Plt Gubernur Aceh terkait keputusan mencabut 98 IUP.

"Padahal Plt baru saja mengeluarkan SK pencabutan, tiba-tiba sudah keluar surat ini, ini sama saja tidak mendukung kebijakan yang dikeluarkan Plt, atau Plt tidak tahu keluarnya surat ini," kata Askhalani.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum mendapatkan konfirmasi dari Taqwallah. Pesan singkat yang dikirimkan lewat aplikasi WhatShapp belum dibalas.

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...