Unduh Aplikasi

Surat Rahmandi Ketinggalan Kereta

Surat Rahmandi Ketinggalan Kereta
Ilustrasi: envato elements

SURAT Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmandi itu terlambat dikeluarkan. Seharusnya instruksi kepada seluruh pejabat dan staf UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree untuk menetap lokasi peternakan itu dilakukan jauh-jauh hari, sebelum kabar tentang buruknya pengelolaan ternak di tempat itu terkuak.

Dalam surat instruksi bernomor 524/1188/2020 yang diteken Rahmadi, Sabtu, 6 Juni 2020, Kepala UPTD IBI Dinas Peternakan Aceh beserta para kepala seksi, kepala sub bagian tata usaha, pejabat fungsional dan seluruh staf PNS maupun kontrak untuk menetap di lokasi UPTD IBI Saree, Aceh Besar, untuk waktu yang tidak tentukan.

Keterlambatan surat Rahmadi ini, salah satunya, menyebabkan banyak kekacauan. Sepekan ini, kabar tentang buruknya pengelolaan peternakan milik Dinas Peternakan Aceh itu tersebar luas.

Deretan sapi ringkih dengan kulit membungkus tulang itu jadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Ombudsman Aceh. Sebuah lembaga nirlaba juga melaporkan kepala UPTD pengelola ternak itu kepada kepolisian atas dugaan penganiayaan binatang.

Kemarin, media ini juga menayangkan video yang menggambarkan proses pembuangan bangkai sapi dari peternakan itu. Sangat jelas, bahkan ini adalah prosedur salah. Bahan dapat dikatakan peternakan milik daerah itu melanggar banyak pasal dalam Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kelelahan Rahmadi, seperti yang diklaimnya, untuk menginstruksikan seluruh pegawai di UPTD itu menetap di Saree, Aceh Besar, harusnya segera disahuti oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Nova harus membebaskan Rahmadi dari tugasnya sebagai kepala dinas agar dia bisa berkonsentrasi mempertanggungjawabkan kegagalannya mengurus ratusan ternak yang sedianya bisa mendorong swasembada daging sapi di Aceh.

Atau mungkin lebih terhormat jika Rahmadi mengundurkan diri. Dengan demikian, beban yang selama ini dipikulnya tidak semakin membuat kacau nasib hewan dan Dinas Peternakan Aceh.

Pengunduran diri juga akan mempermudah proses audit atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, terkait banyak penyimpangan di UPTD itu. Mungkin langkah ini bisa menyelamatnya banyak ternak, dan orang.

Komentar

Loading...