Unduh Aplikasi

Surat Plt Gubernur untuk Bupati Abdya: Dana Desa Boleh untuk PKTD Secara Swakelola

Surat Plt Gubernur untuk Bupati Abdya: Dana Desa Boleh untuk PKTD Secara Swakelola
Surat Plt Gubernur Aceh untuk Bupati Abdya perihal penggunaan dana desa untuk Tanggap Covid-19. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah merespon surat dari Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Nomor 900/381/2020  tertanggal 30 Maret 2020 perihal Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Sosial dalam rangka tanggap Covid-19.

Dalam surat Plt Gubernur Aceh Nomor 440/5790 tanggal 6 April 2020 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, perihal penggunaan dana desa untuk tanggap Covid-19 itu disampaikan. Khusus untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) secara swakelola.

"Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan PKTD secara swakelola, diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya dengan ketentuan pembayaran upah kerja diberikan setiap harinya," kata Nova Iriansyah dalam suratnya.

Melalui suratnya, Nova Iriansyah juga menyampaikan, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Surat Plt Gubernur Aceh untuk Bupati Abdya perihal penggunaan dana desa untuk Tanggap Covid-19. Foto: For AJNN

"Penggunaan dana desa untuk kegiatan desa tanggap Covid-19 hanya dipergunakan untuk upaya pencegahan dan penanganan korban Covid-19 dengan membentuk relawan desa," tulis Nova.

Dan, adapun salah satu tugasnya adalah menyiapkan ruang isolasl di desa dan membantu penyiapan logistik bagi korban Covid-19 yang telah diisolasi dalam ruangan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tersebut.

Surat Plt Gubernur Aceh ini juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPR Aceh, para Bupati/Wali Kota Se Aceh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Ketua DPRK Abdya, dan Kepala DPMK Abdya.  

Komentar

Loading...