Unduh Aplikasi

Surat Plt Gubernur ke Bupati Agara: Dana Desa Tak Boleh Dipakai untuk Beli Sembako

Surat Plt Gubernur ke Bupati Agara: Dana Desa Tak Boleh Dipakai untuk Beli Sembako
Potongan surat Plt Gubernur Aceh untuk Bupati Aceh Tenggara perihal penggunaan dana desa untuk Covid-19. Foto: Ist 

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah merespon surat dari Bupati Aceh Tenggara Nomor 410/203 tertanggal 31 Maret 2020 perihal permohonan arahan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19.

Dalam surat Plt Gubernur Aceh Nomor 440/5791 tanggal 6 April 2020 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara perihal penggunaan dana desa tahun 2020 penanganan Covid-19 itu disampaikan, tidak dibenarkan jika dana desa digunakan untuk pembagian sembako kepada masyarakat oleh kepala desa.

Hal itu tidak benarkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

"Berkenaan adanya penggunaan dana desa untuk pembagian sembako kepada masyarakat oleh sebagian penghulu/kepala desa, hal ini tidak diatur dalam Surat Edaran dimaksud," kata Nova Iriansyah dalam suratnya.

Surat Plt Gubernur Aceh untuk Bupati Aceh Tenggara perihal penggunaan dana desa untuk Covid-19. Foto: Ist

Namun, Nova mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menindaklanjuti penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repuplik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tersebut.

Melalui surat itu, Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya hanya untuk pencegahan dan penanganan terhadap warga korban Covid-19 dengan membentuk relawan desa yang salah satu tugasnya menyiapkan ruangan isolasi di desa.

"Dan membantu penyiapan logistik bagi korban Covid-19 yang telah diisolasi dalam ruangan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dimaksud," tulis Nova melalui suratnya.

Komentar

Loading...