Unduh Aplikasi

Surat Panglima Laot Sejak Juni Sudah di DPRA, Komisi II Mengaku Belum Terima

Surat Panglima Laot Sejak Juni Sudah di DPRA, Komisi II Mengaku Belum Terima
Surat Panglima Laot beserta bukti surat yang diterima oleh Sekwan pada Juni 2020. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Panglima Laot Lhok Krueng Aceh menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tentang pemutusan kontrak sepihak.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Panglima Laot Lhok Krueng Aceh menyerahkan surat tersebut kepada DPRA yang diterima langsung Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRA untuk diteruskan ke pimpinan dan Komisi II DPRA yang membidangani Kelautan dan Perikanan di Aceh.

Seharusnya surat tersebut sudah bisa menjadi dasar bagi DPRA untuk segera memproses terkait pemberhentian kontrak sepihak yang dilakukan DKP Aceh.

Namun sudah empat bulan lebih semenjak surat itu di terima Sekwan DPRA, Komisi II DPRA belum menerima surat dari Panglima Laot Lhok Krueng Aceh.

Sebelumnya AJNN menghubungi Ketua Komisi II DPRA Irfannusir menanyakan terkait tindak lanjut proses surat dari Panglima Laot Lhok Krueng Aceh.

Baca: DPRA akan Panggil Kepala DKP Aceh Terkait Pemutusan Kontrak Sepihak

Namun, Irfannusir mengaku belum menerima surat dari panglima laot Lhok Krueng Aceh. Namun, jika surat tersebut sudah diterima komisi II DPRA, pihaknya akan memanggil Kepala DKP Aceh.

"Saat ini komisis II DPRA belum menerima surat dari panglima laot. Tapi seandainya surat itu sudah ada dikomisi II kita akan panggil DKP Aceh mempertanyakan tentang pembatalan kontrak sepihak," kata Irfannusir, saat dihubungi AJNN, Senin (26/10).

Menurut Politisi PAN ini, selain mempertanyakan pembatalan kontrak sepihak, komisi II juga akan menayakan spesifikasi bangunan dan mesin yang dipertanyakan panglima laot Lhok Krueng Aceh.

"Kami akan proses surat ini, dan akan follow up setelah kita panggil," ujarnya.

Komentar

Loading...