Unduh Aplikasi

Surat Kuasa Keliru, Majelis Hakim Tunda Sidang Gugatan Stiker BBM

Surat Kuasa Keliru, Majelis Hakim Tunda Sidang Gugatan Stiker BBM
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Sidang gugatan terhadap kebijakan pemasangan stiker BBM ditunda karena surat kuasa yang diajukan oleh para penggugat keliru. Sidang perdana itu berlangsung di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (19/10).

Sebelumnya, 24 masyarakat mengajukan gugatan class action terhadap kebijakan stiker BBM pada kendaraan sebagai strategi untuk penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dengan nomor Perkara 49/Pdt.G/2020/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun Tergugat I Gubernur Aceh, Tergugat II PT Pertamina, dan Tergugat III, Hiswana Migas Aceh.

Pada sidang perdana itu diikuti oleh sejumlah masyarakat dan dihadiri oleh para penggugat dan kuasanya serta para kuasa hukum para tergugat.

Baca: Masalah Pemasangan Striker BBM Subsidi, Plt Gubernur Aceh Digugat

Dalam persidangan pertama itu, Kuasa Hukum Tergugat I menolak dan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus Para Penggugat karena menurut Kuasa Hukum Tergugat I, Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Keberatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim dan memerintahkan penggugat untuk memperbaiki, selain hal tersebut terungkap pemberi kuasa sebagai perwakilan kelompok tidak hadir secara lengkap, dari jumlah 24 wakil kelompok, hanya dihadir oleh dua orang wakil, atas hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan penggugat untuk dapat menghadirkan secara lengkap. 

Koordinator Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Mohd. Jully Fuady kepada AJNN menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Majelis Hakim atas kekeliruan tersebut.

“Gugatan class action ini ada tatacaranya, tentu perlu dipahami secara baik, melakukan gugatan hukum dengan mewakili publik tidak bisa coba-coba, integritas dan pertanggungjawaban sebagai perwakilan juga menjadi syarat pokok dalam gugatan perwakilan kelompok,” kata mantan Wakil Direktur LBH (YLBHI) Banda Aceh ini. 

Komentar

Loading...