Surat Edaran Gubernur Aceh, Belanja Hibah dan Bansos Dicairkan Setelah APBA-P

Surat Edaran Gubernur Aceh, Belanja Hibah dan Bansos Dicairkan Setelah APBA-P
Surat edaran Gubernur Aceh tentang belanja hibah dan bansos. Foto: Ist

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali membuat kebijakan yang mengejutkan di akhir masa pemerintahnnya. Kali ini, Abu Doto--sapaan Zaini Abdullah--mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017.

Dimana, surat edaran yang diteken Abu Doto tertanggal 10 Mei 2017 itu, pencairan belanja hibah dan bansos dilaksanakan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2017.

Dalam surat edaran yang diterima AJNN, juga menjelaskan usulan proposal belanja hibah dan bansos ditujukan kepada gubernur/wakil gubernur. Proposal yang disampaikan ke SKPA, terlebih dahulu direkapitulasi oleh SKPA untuk mendapat disposisi oleh gubernur/wakil gubernur.

Abu Doto juga meminta kepada Kepala SKPA/biro untuk membentuk tim evaluasi yang betugas melakukan evaluasi proposal. Bahkan, orang nomor satu Aceh itu menegaskan tim evaluasi SKPA/biro hanya melakukan evaluasi proposal yang disampaikan sesuai usulan yang telah mendapatkan disposisi. Proposal yang tidak memiliki korelasi dengan program dan kegiatan SKPA/biro dapat dikembalikan kepada pengusul.

Abu Doto dalam surat itu mengatakan tim evaluasi hanya bertugas melakukan evaluasi sebelum penetapan KUA-PPAS/KUPA-PPAS perubahan, dan harus sesuai dengan rencana kerja (Renja) SKPA. Selanjutnya, hasil evaluasi tim berupa rekomendasi harus disampaikan kepada gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

TAPA, kata Abu, harus membuat daftar pertimbangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta sesuai daftar hasil evaluasi SKPA/biro berupa rekemendasi. Daftar rekapitulasi yang telah mendapatkan pengesahan ketua TAPA, digunakan sebagai dasar pencatuman dalam KUA-PPAS pada perubahan anggaran tahun 2017 dan tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Surat edaran itu juga ditembuskan ke Ketua DPRA, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda Aceh dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini

Umum
USK Jalin Kerja Sama dengan KPK

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala menjalin kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya...