Unduh Aplikasi

POLEMIK PENGELOLAAN BLOK B

Surat di Balik Pengelolaan Blok B

Surat di Balik Pengelolaan Blok B
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pengambilalihan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara oleh Pemerintah Aceh menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat. Ada yang setuju dengan pengambilalihan itu, ada yang menolak dengan sikap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Selama ini, Blok itu masih dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sesuai kontrak, pengelolaan oleh PHE sudah habis pada April 2019, namun kembali dilanjutkan selama enam bulan hingga 17 November 2019.

Atas dasar itu, kemudian Plt Gubernur Aceh, meminta kepada PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk menyusun proposal dan surat yang ditujukan kepada Kementerian ESDM untuk mengambilalih pengelolaan Blok B itu di bawah Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca: Surati ESDM, Jaman Minta Tolak Permintaan Pemerintah Aceh Kelola Blok B

Permintaan Pemerintah Aceh itu mendapat penolak dari Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Aceh, yang merupakan salah satu organisasi pendukung Presiden Joko Widodo. Mereka mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengabaikan permintaan Pemerintah Aceh untuk mengelola sendiri Blok B itu.

Berdasarkan Data Litbang AJNN, pengelolaan Blok oleh Pertamina itu berawal dari surat Kepala BPMA, Marzuki Daham tertanggal 28 September 2017 bernomor SRT/0180/BPMA/2017, dimana meminta kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf agar Wilayah Kelola (WK) Blok B dilanjutkan operasionalnya oleh PHE.

Kemudian, atas dasar surat itu, Irwandi Yusuf menyurati Kementerian ESDM yang meminta agar PHE melanjutkan operasional Blok B demi terjaminnya pasokan gas untuk indsutri PM dan PLN. Surat Irwandi Yusuf itu tertanggal 12 Oktober 2017.

Selanjutnya, Irwandi Yusuf membentuk tim negosiasi WK Blok B, yang diketuai Prof Abdul Rahman Lubis. Dimana PHE mengusulkan Cost Recovery. Saat itu, Irwandi Yusuf dan Tim setuju dengan model kontrak tersebut, dan akan diajukan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan.

Kementerian ESDM melalu Dirjen Migas meminta agar kontrak model Gross Split. Pembahasan dilakukan pada tahun 2018 dan hampir mencapai kata sepakat. Irwandi saat itu juga berencana untuk bertemu Menteri ESDM untuk mengkomunikasikan keinginan Aceh.

Informasi dari berbagai sunber diolah oleh Litbang AJNN

Niat untuk berjumpa belum terealisasi, Irwandi Yusuf harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Irwandi Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Juli 2018. Akhirnya semua yang direncanakan terkait pengelolaan Blok B terbengkalai.

Setelah Irwandi Yusuf non aktif, Mendagri langsung menunjuk Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh pada tanggal 5 Juli 2018.

Setelah itu, BPMA bersama tim Pemerintah Aceh di bawah kendali Nova Iriansyah dibantu SKK Miga membahas proposal PHE. Pertemuan itu dilakukan dibeberapa tempat, sepeti Banda Aceh, Jakarta, Medan, Yogjakarta.

Hasilnya kontrak pengelolaan sementara kepada PHE diberikan enam bulan sampai dengan 3 April 2019. Alasannya karena belum ada titik temu terhadap usulan PHE antara Aceh dan Jakarta.

Plt Gubernur membentuk tim baru untuk negosiasi WK Blok B. Saat itu diketuai langsung oleh Mahdinur yang merupakan Kepada Dinas ESDM Aceh, dan membubarkan tim bentukan Irwandi Yusuf.

Baca: Masalah Pengelolaan Blok B, BPMA Siap Laksanakan Apapun Keputusan Pemerintah

Kemudian, BPMA bersama tim bentukan Nova Iriansyah melakukan pembahasan intensif terhadap proposal Pertamina. Hasilnya diusulkan kepada Plt Gubernur buntuk mendapatkan persetujuan.

Plt Gubernur menyetujui proposal Pertamina. Selanjutnya BPMA meneruskan proposal yang disetujui Plt Gubernur ke Menteri ESDM. Dimana kontrak perpanjangan kedua yakni 4 April 2019 hingga 3 Oktober 2019, yakni selama enam bulan.

Selanjutnya diperpanjang kembali selama 45 hari dari 4 Oktober hingga 17 November 2019. Alasannya diperpanjang karena proposal masih direview oleh ESDM setelah usulan proposal PHE diterima ESDM.

Hingga kini kontrak PHE masih aktif dan belum diterminasi. Tiba-tiba pada 14 Oktober 2019, Plt Gubernur Aceh menyatakan sikap untuk mengambilalih pengelolaan Blok B melalui BUMD/PEMA (PT Pembangunan Aceh). Sementara Blok B itu masih aktif kontrak di bawah kendali Pertamina.

Awal November 2019, atas rekom Plt Gubernur Aceh, PEMA mengajukan keinginan untuk mengelola sendiri Blok B ke Menteri ESDM. Sementara dalam permitaan itu, PEMA menurut informasi AJNN tidak mengusulkan proposal seperti PHE ajukan 2 tahun sebelum WK berakhir.

Karena hak itu diatur pada pasal 46 di Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 diatur bahwa maksimal 10 tahun atau minimal 2 tahun sebelum kontrak berakhir, operator existing (calon pengelola) dapat mengajukan proposal untuk melanjutkan operasi.

Namun hingga kini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM belum menjawab surat PEMA yang meminta agar Blok B dikelola oleh PEMA. Kini seluruh masyarakat Aceh menunggu keputusan dari Kementerian ESDM, apakah menerima pemerintaan Pemerintah Aceh atau tetap Pertamina yang akan mengelola Blok B itu. Kita tunggu saja.!

Komentar

Loading...