Unduh Aplikasi

Suprijal Yusuf: DPRA Tak Berhak Batalkan Proyek Multiyears

Suprijal Yusuf: DPRA Tak Berhak Batalkan Proyek Multiyears
Suprijal Yusuf

BANDA ACEH - Ketimbang terus mengeluarkan tudingan terhadap dugaan penyelewengan dalam pembangunan 12 ruas jalan di Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diminta untuk membentuk panitia khusus yang bekerja untuk membuktikan dugaan itu.

“Dan kalau memang ditemukan masalah, laporkan ke aparat penegak hukum. Ini lebih gentleman ketimbang melontarkan tudingan kepada pihak lain tanpa bukti,” kata tokoh Barat Selatan, Suprizal Yusuf, Selasa, 21 Juli 2020.

Menurut Suprizal, keinginan untuk membuktikan bahwa ada “penumpang gelap” dalam pembangunan jalan yang didanai lewat dana otonomi khusus sebesar lebih dari Rp 2 triliun ini harus dilakukan dengan cara-cara yang benar.

Apalagi, kata Suprizal, anggaran ini telah mendapat persetujuan bersama DPR Aceh dan Gubernur Aceh dan tertuang dalam Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2020. Anggaran ini juga dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum disahkan dalam paripurna di DPR Aceh.

"Kalau dalam proses usulan APBA ada dugaan terjadi di luar prosedur semacan penumpang gelap. Kalau dugaan ini kuat perlu diusut dengan membentuk tim pansus dewan. Kalau ditemukan ajukan saja ke aparat penegak hukum. Siapa yg membuat kesalahan biar dia yag mempertangungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari pada terus terjadi debat kusir yang tidak jelas. Karena ini sudah masuk ranah hukum. Dan jangan ada politisasi lagi atau debat kusir dalam soal ini. Yang penting dewan harus menjalankan fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya proyek ini sehingga berjalan sesuai aturan yg ada,” kata Suprizal.

Suprizal menegaskan bahwa DPR Aceh tidak berhak membatalkan proyek multiyears tersebut. Jika keukeuh ingin membatalkan, kata Suprizal, DPR Aceh harus meminta hal itu kepada Gubernur Aceh. Tentu saja, kata dia, dengan alasan-alasan yang jelas.

Suprizal menegaskan bahwa DPR Aceh tidak berhak membatalkan anggaran tersebut. Di tengah kesulitan masyarakat Aceh, saat ini, dampak dari corona dan ketiadaan industri, uang APBA tersebut akan mendorong perputaran roda ekonomi di Aceh.

“70 persen ekonomi kita bergantung pada APBA. Ini adalah fakta. Uang multiyears itu akan sangat dirasakan manfaatnya jika program-program itu berjalan. Akan ada belanja modal yang penting bagi perekonomian Aceh,” kata Suprizal.

Kemarin, DPR Aceh menyepakati rapat paripurna untuk pembatalan proyek tahun jamak 2020-2022. Sidang ini bakal digelar Rabu depan. Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, mengatakan sidang paripurna tersebut merupakan kesepakatan bersama Banmus.

Komentar

Loading...