Unduh Aplikasi

POLEMIK PENGADAAN MOBIL DINAS BUPATI ABDYA

Sufrijal Yusuf: Pembelian Mobil Baru Bupati Abdya Tidak Bisa Melalui PL

Sufrijal Yusuf: Pembelian Mobil Baru Bupati Abdya Tidak Bisa Melalui PL
Mobil dinas baru Bupati Abdya. Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - Anggaran sebesar Rp 1,018 miliar digelontorkan untuk pembelian kendaraan dinas baru untuk operasional Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim. Pembelian mobil merk Nissan Elgrand itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (ABPK) Abdya tahun anggaran 2019.

Informasinya, pengadaan kendaraan dinas baru Bupati Abdya ini dilakukan tidak melalui proses lelang, melainkan melalui mekanisme penunjukkan langsung (PL).

Polemik ini mendapat respon dari tokoh masyarakat Abdya yang juga menjabat Wakil Ketua DPD I Golkar Aceh, Sufrijal Yusuf. Ia mengatakan, pembeliaan mobil dinas Bupati Abdya jangan disorot satu pihak saja (eksekutif). Tapi legislatif turut andil dalam hal ini, karena sudah turut meloloskan anggarannya.

Ia meminta kepada DPRK Abdya untuk menjelaskan serta bertanggungjawab, kenapa ikut mengesahkan anggaran pembelian mobil dinas yang baru untuk bupati. Padahal mobil lama yang dibeli tahun 2014, dinilai masih layak pakai.

“Apa sudah dicek sehingga bisa dikatakan sudah tidak layak pakai,“ kata Sufrijal Yusuf kepada AJNN, Minggu (21/7).

Baca: PPK Sebut Pengadaan Mobil Melalui PL, Sekda Abdya Bersikukuh Melalui Tender

Bang Su--sapaan Sufrijal Yusuf-- menduga telah terjadi perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif di Abdya. Pasalnya, ditahun terakhir masa jabatan DPRK Abdya masih meloloskan anggaran pembelian mobil dinas baru bupati, yang ia nilai tak terlalu mendesak.

“Saya menduga ada perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif, sehingga anggaran yang tidak mendesak seperti ini bisa diloloskan. Kita patut mencurigai ada apa dibalik ini," ungkapnya.

Ia menilai, telah terjadi pemborosan anggaran di tengah kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Breuh Sigupai itu. Menurutnya, anggaran yang tidak terlalu mendesak seperti itu seharusnya dipending, karena masih diperlukan untuk program dan kegiatan yang lain seperti pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Disamping itu, ia mempertanyakan terkait proses pengadaan mobil Nissan Elgrand tersebut. Harga mobil yang mencapai Rp 1,018 miliar, pembeliannya dilakukan tanpa melalui proses tender dan hanya lewat penunjukan langsung (PL). Menurutnya, PPK harus menjelaskan kenapa memilih PL, bukan lelang.

Menurut Bang Su, dengan nilai pengadaan sebesar itu tidak bisa dilakukan PL dan harus tender. Hal ini dikarenakan pengadaannya bukan merupakan barang yang spesifik dengan spesifikasi khusus seperti, alat persenjataan untuk kebutuhan TNI atau Polri.

“Saya kira masalah ini perlu diusut oleh pihak kejaksaan atau kepolisian. Bisa jadi diduga ada pengelembungan harga dalam pembelian atau permainan lain yang melanggar hukum. Maka ini tugas aparat hukum mengusutnya, demi penyelamatan uang negara dan tegaknya aturan di negeri ini,“ pungkasnya.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...