Unduh Aplikasi

PERUSAHAAN BLACKLIST

Sudah Sesuai dengan Perka LKPP, PUPR Aceh Tak akan Batalkan Kontrak PT SAIJ

Sudah Sesuai dengan Perka LKPP, PUPR Aceh Tak akan Batalkan Kontrak PT SAIJ
Kepala Dinas PUPR Aceh, Fajri. Foto: pupr.acehprov.go.id

BANDA ACEH - PT Sarjis Agung Indra Jaya (SAIJ) ditetapkan sebagai pemenang tender paket Pembangunan Jembatan Krueng Lhok Tunggok ruas jalan SP Turu Lutung - Geumpang nilai penawaran Rp 14.7 miliar, di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh. Ternyata perusahaan itu sudah masuk daftar hitam alias blacklist LKPP.

Pantauan AJNN di LPSE Aceh, kontrak pekerjaan tersebut diteken tanggal 13 Mei 2020. Kemudian menurut jadwal yang ditayangkan melalui Portal INAPROC LKPP, tanggal penanyangan blaklist perusahaan itu 8 Juni 2020, sementara sanksi sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d 22 Mei 2021. Perusahaan itu beralamat di Jalan Prof A Majid Ibrahim I NO.10 Banda Aceh.

Kepala Dinas PUPR Aceh, Fajri membenarkan kalau perusahaan itu masuk blacklist. Namun pihaknya tidak akan membatalkan kontrak proyek dengan perusahaan itu. Alasannya karena sudah sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) LKPP.

"Memang benar PT SAIJ sudah di blacklist di portal INAPROV LKPP yang penayangannya pada tanggal 8 Agustus 2020, berlaku dari tanggal 22 Mei 2020 s/d 22 Mei 2021. Kontrak ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2020," kata Fajri, Rabu (12/8) malam.

Baca: Perusahaan Blacklist Menang Tender Proyek Rp 14,7 Miliar di Dinas PUPR Aceh

Ia menjelaskan sesuai Perka LKPP No 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan, sanksi daftar hitam berlaku sejak surat keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif), penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.

"Jadi untuk masalah ini kami tidak perlu membatalkan kontrak, karena sudah sesuai denganPerka LKPP tersebut," je;as Fajri.

Kemudian, ia menambahkan PT SAIJ mulai tanggal 8 Agutus 2020, tidak boleh lagi mengikuti tender sampai 22 Mei 2021, sedangkan kontrak sedang berjalan pada Dinas PUPR Aceh harus dituntaskan sampai berakhir kontrak.

"LPLA (Lembaga Pemantau Lelang Aceh) sepertinya belum memahami peraturan yang berlaku," ujar Fajri.

Komentar

Loading...