Unduh Aplikasi

Sudah Enam Bulan Tenaga Medis Honorer Disbunnak Aceh Barat Belum Terima Insentif

Sudah Enam Bulan Tenaga Medis Honorer Disbunnak Aceh Barat Belum Terima Insentif
Ilustrasi. Foto: CNN Indonesia

ACEH BARAT - Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang melanda belahan dunia tidak hanya menghambat perekonomian, akan tetapi membawa kesengsaraan tersendiri bagi belasan  tenaga medis di Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten Aceh Barat.

Enam bulan sudah belasan tenaga medis di dinas itu belum mendapat insentif atas pekerjaan yang telah mereka lakukan selama ini.

Parahnya lagi para tenaga medis hewan tersebut, selama ini merupakan tenaga honorer, yang hanya berharap pendapatan dari dana insentif vaksinasi SE 2020.

Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat, Danil Adrial, mengatakan jumlah insentif yang belum dibayar selama enam bulan itu berjumlah 106 juta rupiah.

“Insentif mereka yang belum kita bayarkan itu merupakan insentif kegiatan vaksinasi SE tahun anggaran 2020 selama enam bulan. Semua mereka ada 19 orang,  empat orang Dokter hewan dan lima belas para medis,” kata Kadisbunnak Kabupaten Aceh Barat, Danil adrial.

Danil menyebutkan, selama tahun berjalan Dinas itu baru membayarkan insentif tenaga medis tersebut sebesar 8 juta rupiah secara keseluruhan, sedangkan sisanya sebesar 106 juta rupiah lagi belum ada anggaran.

Terhambatnya pembayaran bagi para tenaga medis hewan tersebut, kata dia, disebabkan oleh adanya recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga anggaran yang awalnaya telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas itu harus dipotong.

 “Meski dana insentif vaksinasi mereka para medis yang berada di 12 Kecamatan teresebut sampai sekarang selama enam bulan belum dibayarkan tetapi mereka tetap bekerja dan tetap sabar,” katanya.

Danil mengaku, guna memperhatikan kesejahteraan bagi para tenaga medis di Dinas tersebut, dirinya telah menyampaikan persoalan ini kepada Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), akan tetapi karena kebijakan pusat sehingga daerah juga tidak bisa berbuat banyak.

“Saya juga sudah sampaikan BPKD, Tapi kepala BPKD bilang ini bukan dia yang motong, namun ini suatu kebijakan dari pusat,” ungkapnya, sambil mengulangi jawaban kepala BPKD Aceh Barat.

Komentar

Loading...